Kelayakan Aplikasi Daring Milik Pemerintah Papua (e-Gov Papua)

Kota Sorong terletak di Papua Barat, di Indonesia Timur. Meskipun bukan menjadi sebuah Ibukota Provinsi namun Kota Sorong dalam perkembangan infrastrukturnya memiliki pertumbuhan yang cukup cepat dibanding wilayah Manokwari. Perkembangan infrastruktur yang paling mecolok di masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah pembangunan jalan Trans Papua, dan membaharuan terminal moda udara dan laut. Pembangunan pada pusat-pusat terminal transportasi tersebut diharapkan oleh pemeintah untuk dapat membuka peluang gerakan ekonomi yang didukung dengan infrastruktur ini menjadi lebih baik.

Di Sorong sendiri, untuk pertama kalinya di tahun 2016 aplikasi sejenis ojek online dihadirkan, dengan nama PaceJek. Meskipun kehadiran ojek online seperti menjadi tanda bahwa dunia digital dalam bentuk elektronik ini sudah hadir, namun tetap saja melalui proses yakni adanya pro dan kontra dengan kehadiran yang perlahan-lahan mengubah kebiasaan atau menjadi hal baru yang masih dianggap mungkin ‘asing’ oleh sebagian orang. Online menjadi mempermudah aktifitas namun di sisi lain kehadiran ojek online juga seperti menjadi permulaan bagi aplikasi digital yang hadir di Kota Sorong Papua Barat, sehingga banyak perkembangan lainnya yang muncul dengan menggunakan layanan daring. Salah satunya adalah pada bagian pemerintahan yang juga bertujuan untuk membantu masyarakat daerah Sorong untuk dapat adil melakukan aktifitas yang berhubungan dengan pemerintahan.

Salah satu aplikasi yang penulis pernah gunakan adalah eGov Papua. Aplikasi ini berguna untuk kumpulan bentuk sebagai berikut: ePlanning (PapuaPuRencana), eBudgeting (PapuaPuAnggaran), eMusrenbag (PapuaPuMusrenbang), Usulan Masyarakat, eMonitoring (TP2K), ePerizinan (EPPO), ePresensi, eKinerja, dan ePerjalanan (SPPD).

Sayangnya aplikasi ini seperti menjadi sebuah aplikasi namun tidak didukung dengan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi efektif. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk dapat menjadi alat yang mudah untuk digunakan oleh masyarakat dalam mengakses hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun, disayangkannya adalah bukan hanya mengenai keterbatasan jaringan yang tidak dapat dengan mudahnya merata di daerah Papua dan Papua Barat. Sehingga, aplikasi ini menjadi kosong. Bahkan jika penulis lihat dalam review pengguna, aplikasi ini hanya mendapatkan respon yang sedikit. Jika dilihat dari review untuk penggunaan aplikasi hanya mendapatkan bintang alih-alih mendapatkan respon kalimat sepertinya menjadi hal yang tidak nampak di dalam App Store (salah satu e-commerce untuk mengunduh aplikasi).

Perkembangan dalam digital yakni berbagai aplikasi layanan yang dihadirkan, sebenarnya merupakan inovasi yang menjadi tanda bahwa pemerintah mulai ‘melek’ atau menyadari bahwa layanan dalam bentuk e-service perlu ditanggapi dengan baik, Mengapa ? Menurut penulis di sini, e-service mempermudah pencaharian informasi yang sifatnya secara umum, misalnya mengenai langkah-langlah pendaftaran membuat ijin usaha di Kota Sorong, atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk hal tersebut. Namun, ini belum terwujudkan secara penuh.

Dalam aplikasi eGov Papua sebenarnya lebih kepada transparasi aktivitas pemerintahan bukan layanan informasi yang sifatnya general. Dilihat ada daftar hadir dari PNS, anggaran dana, perjalanan dinas PNS, perijinan satu pintu, dan juga ada layanan pengaduan. Menurut penulis, hal ini sebenarnya menindaklanjuti bagaimana bentui tranparasi sebagai buah kejujuran. Namun, belum dapat diperhatikan sebagai sebuah aplikasi yang nyaman dan sepenuhnya untuk membantu aktivitas masyarakat. Semoga ke depannya, aplikasi yang hadir akan mendukung layanan kepada masyarakat dan disosialisasikan sehingga tidak terkesan mubazir.