BRICS dan Indonesia: Stabilitas Global, Ketidakpastian Domestik

Ilustrasi BRICS dan Indonesia. (Foto: Idisign)

Partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam BRICS Leaders Virtual Meeting pada 8 September 2025 menjadi sorotan publik. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut BRICS sebagai pilar stabilitas dan harapan di tengah dinamika geopolitik global yang penuh tantangan. Pernyataan itu tak bisa dianggap enteng. Dengan cakupan lebih dari 55 persen populasi dunia dan 40 persen PDB global, BRICS memang telah menjelma menjadi kekuatan baru yang menyaingi hegemoni Barat.

Namun, di balik sorotan diplomasi internasional itu, muncul pertanyaan yang lebih menggelitik, bagaimana posisi Indonesia di BRICS mampu selaras dengan kondisi dalam negeri yang justru diwarnai ketidakpastian? Dari persoalan harga sembako, daya beli masyarakat, hingga tingkat kepuasan publik yang terus menurun, Indonesia seakan hidup dalam dua wajah panggung global yang penuh optimisme, dan realitas domestik yang penuh kegelisahan.

BRICS sebagai Pilar Stabilitas dan Harapan

BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, Iran, Mesir,Etiopia, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Arab Saudi) sejak awal memang diposisikan sebagai alternatif tata dunia yang lebih inklusif. Ekspansi keanggotaan yang melibatkan negara-negara baru memperkuat daya tawarnya. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam forum ini memberikan peluang strategis, memperluas akses perdagangan, memperkuat kerja sama energi, serta meningkatkan peran dalam diplomasi global. Apalagi Indonesia resmi bergabung menjadi anggota BRICS pada Januari 2025.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menekankan pentingnya keterbukaan, koordinasi, dan kerja sama erat antarnegara BRICS. Ia menyebut bahwa forum ini memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Pesan ini sangat relevan, mengingat multilateralisme tengah tertekan akibat rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, perang Rusia-Ukraina yang belum usai, serta ancaman resesi global.

Bagi Indonesia, keanggotaan dalam BRICS bukan hanya soal prestise, melainkan juga kesempatan untuk mengamankan kepentingan nasional. BRICS dapat menjadi pintu untuk memperluas pasar ekspor produk Indonesia, mengurangi ketergantungan pada dolar AS melalui inisiatif penggunaan mata uang lokal, serta memperkuat investasi di sektor infrastruktur dan energi. Dengan posisi geografis strategis dan potensi pasar yang besar, Indonesia bisa menempatkan diri sebagai jembatan antara BRICS dan ASEAN.

Namun, pertanyaan kritisnya apakah keaktifan Indonesia di panggung BRICS ini benar-benar akan memberi manfaat nyata bagi rakyat, atau sekadar menambah daftar panjang retorika diplomasi yang sulit dirasakan publik?

Ketidakpastian Domestik, Rakyat Bicara Harga Sembako

Sementara di level internasional Presiden bicara tentang stabilitas dan harapan, di level domestik rakyat menghadapi kenyataan berbeda. Harga beras, misalnya, masih menjadi momok. Meski pemerintah rutin menggelar operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), fakta di lapangan menunjukkan harga beras premium masih berada di atas Rp15.000 per kilogram. Belum lagi harga daging, telur, dan kebutuhan pokok lain yang terus berfluktuasi. Daya beli masyarakat melemah, sementara lapangan kerja baru yang dijanjikan belum sepenuhnya hadir.

Kontradiksi ini semakin jelas, di luar negeri, Indonesia tampil sebagai bagian dari kekuatan besar dunia, tetapi di dalam negeri rakyat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika ketidakpastian domestik ini tidak segera diatasi, partisipasi Indonesia di BRICS bisa dianggap hanya sebagai panggung prestise, bukan sarana untuk memperkuat kesejahteraan rakyat.

Di sinilah letak tantangan utama bagi Presiden Prabowo. Stabilitas global memang penting, tetapi legitimasi pemerintah sangat ditentukan oleh keberhasilannya mengatasi masalah domestik. Diplomasi internasional harus berbanding lurus dengan kebijakan dalam negeri yang berpihak pada rakyat kecil.

Menjembatani Dua Wajah Indonesia

Dari penjelasan di atas, jelas terlihat adanya kesenjangan antara narasi global dan realitas domestik. Indonesia harus mampu menjembatani dua wajah ini. Pertama, diplomasi internasional seperti BRICS harus dikaitkan langsung dengan kebutuhan ekonomi rakyat. Misalnya, bagaimana kerja sama perdagangan bisa menekan harga pangan impor, atau bagaimana investasi BRICS diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, bukan sekadar memperkaya segelintir elit.

Kedua, pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Retorika optimisme di panggung internasional memang penting, tetapi harus diimbangi dengan keterbukaan menghadapi persoalan dalam negeri. Rakyat lebih membutuhkan kepastian harga pangan, akses kesehatan, dan pekerjaan, ketimbang sekadar jargon diplomasi.

Ketiga, keberanian mengambil keputusan strategis di level domestik harus diperkuat. Jika Presiden Prabowo menekankan keterbukaan dan koordinasi di forum BRICS, maka hal serupa harus diterapkan di dalam negeri. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, koordinasi antar-kementerian, dan sinergi pusat-daerah menjadi kunci mengatasi ketidakpastian.

Pada akhirnya, BRICS memang memberi Indonesia panggung prestisius di level global. Namun panggung yang lebih penting adalah di rumah sendiri yakni memastikan rakyat bisa hidup layak, harga pangan stabil, dan kepercayaan publik terjaga. Tanpa itu semua, optimisme global hanya akan terasa semu, sementara rakyat terus bergulat dengan ketidakpastian domestik.

Partisipasi Presiden Prabowo dalam BRICS Leaders Meeting patut diapresiasi sebagai langkah strategis memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Tetapi apresiasi itu akan lebih bermakna jika diikuti dengan langkah konkret untuk menjawab persoalan domestik. Dunia boleh melihat Indonesia sebagai bagian dari kekuatan baru global, tetapi di mata rakyat, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah memastikan harga sembako terjangkau, lapangan kerja tersedia, dan kehidupan menjadi lebih baik.

Indonesia butuh menjadi stabil, tidak hanya di panggung dunia, tetapi juga di meja makan warganya.