7 Penyimpangan yang Terjadi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Ilustrasi salah satu penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Sumber: Ricky Esquivel/pexels.com

Masa demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, terjadi banyak penyimpangan dalam pemerintahan. Salah satu penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah kesalahan penafsiran Pancasila.

Argenti dalam Pemikiran Politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin menyebutkan bahwa masa demokrasi terpimpin mengalami banyak kontroversi.

Jika ingin mengetahui informasi lebih lengkap seputar penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, simak selengkapnya di artikel berikut.

Penyimpangan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Ilustrasi salah satu penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Sumber: Brett Sayles/pexels.com

Demokrasi terpimpin adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Masa ini ditandai dengan keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Di samping itu, pada masa ini, terjadi beberapa kali penyimpangan dalam pemerintah. Adapun sejumlah bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah:

1. Kekeliruan Penafsiran Pancasila

Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah terpisahnya penafsiran Pancasila. Perlu diketahui bahwa periode ini dijalankan berdasarkan sila keempat pada Pancasila.

Sayangnya, penafsiran tidak dilakukan secara utuh, tetapi menganggap bahwa pemimpin terletak pada pemimpin besar revolusi. Hal itu memicu terjadinya perilaku otoriter.

2. Pembentukan MPRS

Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berikutnya, yaitu dibentuknya MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pembentukan tersebut menjadi cikal bakal dari MPR.

Pembentukan MPRS ini dipilih sekaligus diangkat langsung oleh presiden. Hal ini termasuk bentuk penyimpangan, karena seharusnya dipilih melalui pemilu.

3. Pembentukan DPRDR

Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin lainnya, yakni pembentukan DPRGR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Jabatan tersebut hanya mempunyai peran sebagai instrumen politik bagi lembaga kepresidenan. Di sisi lain, lembaga legislatif mempunyai peran yang cenderung lemah.

4. Pergeseran Makna Demokrasi Terpimpin

Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin selanjutnya adalah bergesernya makna demokrasi terpimpin. Pada pelaksanaannya, periode ini dijalankan dengan berpusat pada kepemimpinan presiden.

Padahal, nilai demokrasi tidak dijalankan berdasarkan berpusatnya kekuasaan pemimpin. Alhasil, kondisi ini menimbulkan hilangnya kontrol sosial.

5. Terbentuknya Konsep Nasakon

Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berikutnya adalah terbentuknya konsep Nasakom. Di masa pemerintahan ini, dikembangkan konsep Nasakom atau Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Hal ini ditujukan untuk menyatukan perbedaan pemikiran politik.

6. Penetapan Presiden Seumur Hidup

Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin selanjutnya adalah adanya penetapan presiden seumur hidup. Di sisi lain, jika ditilik dari UUD 1945 Pasal 7, telah disebutkan bahwa presiden dapat memimpin selama lima tahun.

7. Pembentukan DPAS

DPAS menjadi salah satu lembaga yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Anggotanya pun ditunjuk langsung oleh presiden.

Demikian sederet informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. [ENF]