Badan PBB yang Menyelesaikan Sengketa antara Indonesia dan Belanda

Ilustrasi badan PBB yang membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda setelah agresi militer Belanda. Foto: Pexels

Badan PBB yang membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda setelah agresi militer Belanda adalah KTN yang kemudian disusul oleh UNCI.

Simak artikel di bawah ini untuk membahas lebih lanjut tentang KTN dan UNCI yang membantu menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda.

Badan PBB yang Menyelesaikan Sengketa antara Indonesia dan Belanda setelah Agresi Militer

Ilustrasi badan PBB yang membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda setelah agresi militer Belanda. Foto: Pexels

PBB hadir salah satunya adalah untuk menghentikan peperangan antarnegara dan menyediakan fasilitas bagi anggotanya untuk menyelesaikan masalah.

Salah satunya adalah masalah antara Indonesia dan Belanda. Belanda tidak mau mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Belanda masih berusaha menguasai kembali Indonesia dengan mengirimkan tentara NICA bersamaan dengan tentara Sekutu yang datang.

Beberapa kegiatan diplomasi sudah digencarkan oleh tokoh-tokoh Indonesia ke PBB untuk membantu penyelesaian konflik, yang saat itu tidak langsung mendapat dukungan.

Sutan Sjahrir dan Agus Salim menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York pada 1947. Sutan Sjahrir mengungkap fakta tentang Belanda yang sudah melanggar Perjanjian Linggarjati.

Dalam buku Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil dari Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa, dikatakan bahwa Bung Sjahrir juga membantah anggapan kemerdekaan Indonesia diberikan Jepang.

Dia juga membantah tuduhan Eelco R. van Kleffens, perwakilan Belanda yang mengatakan bahwa orang Indonesia tidak beradab.

Ketika Agresi Militer II terjadi, KTN membuat laporan pada Dewan Keamanan PBB tentang Belanda yang banyak membuat pelanggaran sehingga Indonesia mulai didukung.

Baru setelah itu, Dewan Keamanan PBB membentuk United Nations Commisions for Indonesia yang dikenal sebagai UNCI. Selain itu, memfasilitasi perundingan yang menghasilkan persetujuan Roem-Royen.

UNCI kemudian menjadi mediator dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk mendorong Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan Indonesia sesuai Persetujuan Renville.

Dewan Keamanan PBB akhirnya mengganti KTN dengan UNCI yang memiliki kekuasaan lebih besar karena mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas.

Beberapa tugas dan kekuasaan UNCI, mulai dari memberi rekomendasi pada Dewan Keamanan PBB dan pihak yang bersengketa, yakni Indonesia dan Belanda.

Selain itu, UNCI juga membantu pemulihan kekuasaan pemerintah, memperbaiki kondisi ekonomi penduduk di daerah bekas jajahan, mengawasi pemilihan umum, hingga pemanfaatan tentara Belanda demi ketentraman rakyat.

Hingga akhirnya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Penandatanganan penyerahan kedaulatan saat itu dilakukan oleh Mohammad Hatta sebagai delegasi Indonesia.

Sedangkan, delegasi Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Sasseu di Ruang Tahta Amsterdam, Belanda.

Demikian adalah pembahasan mengenai Badan PBB yang membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda setelah agresi militer Belanda. (SP)