Dampak Terbentuknya RIS terhadap Perkembangan Politik di Indonesia

Ilustrasi dampak terbentuknya ris terhadap perkembangan politik di indonesia adalah. Foto: Pixabay

Dampak terbentuknya RIS terhadap perkembangan politik di Indonesia adalah perubahan signifikan pada sistem kenegaraan dan juga hubungan dengan luar negeri.

Artikel di bawah ini akan membahas lebih lanjut tentang dampak terbentuknya RIS terhadap perkembangan politik di Indonesia yang menarik diketahui.

Dampak Terbentuknya RIS terhadap Perkembangan Politik di Indonesia

Ilustrasi dampak terbentuknya ris terhadap perkembangan politik di indonesia adalah. Foto: Pixabay

Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah bentuk dan susunan negara Indonesia setelah adanya kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB).

KMB dihadiri oleh perwakilan negara Republik Indonesia (RI), perwakilan negara Belanda, dan perwakilan Negara-Negara Bagian di Indonesia bentukan Belanda.

KMB juga ditinjau oleh perwakilan dari PBB yang tergabung dalam United Nations Commission for Indonesia (UNCI). KMB selesai pada 2 November 1949 dengan beberapa hasil.

Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure dan de facto sebagai negara merdeka dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mulai berlaku pada 27 Desember 1949.

Namun, pengakuan kedaulatan Indonesia melalui KMB memberi dampak besar bagi Indonesia. Negara ini dihadapkan pada dua masalah pelik.

Pertama, Belanda tetap mempertahankan kedaulatan atas Irian Barat hingga harus diadakan perundingan lebih lanjut mengenai status wilayah tersebut.

Kedua, RIS harus memikul tanggung jawab atas hutang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden atau hampir setara $1,13 miliar yang merupakan biaya untuk menumpas revolusi Indonesia.

Berdirinya RIS diikuti oleh diberlakukannya Konstitusi RIS yang telah dirancang dan diketuai oleh Soepomo. Dengan berlakunya Konstitusi tersebut, maka bentuk negara berubah.

Indonesia menjadi negara federal yang memiliki negara-negara bagian dan atau satuan-satuan kenegaraan serta daerah khusus.

Konstitusi RIS juga menegaskan tentang sistem pemerintahan yang dianut, yaitu sistem pemerintahan parlementer dengan perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Ditambah dengan keberadaan Dewan Menteri yang secara mandiri maupun bersama-sama bertanggungjawab kepada Parlemen atau DPR.

Dalam RIS, Ir. Soekarno ditetapkan menjadi Presiden dengan kedudukan sebagai Kepala Negara, sedangkan Drs. Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS.

RIS juga memiliki lembaga legislatif Senat yang memiliki kewenangan dalam masalah khusus berkaitan dengan hubungan RIS dengan wilayah atau negara bagian.

Demikian adalah dampak terbentuknya RIS terhadap perkembangan politik di Indonesia. (SP)