Mengenal Masa Demokrasi Terpimpin pada Era Orde Lama

ilustrasi demokrasi terpimpin (Unsplash)

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu fase yang mencirikan sejarah politik Indonesia pada era Orde Lama.

Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, periode ini menghadirkan serangkaian kebijakan dan inisiatif yang memberikan arah baru bagi negara, namun tidak terlepas dari kontroversi serta kritik.

Mengenal Masa Demokrasi Terpimpin

ilustrasi demokrasi terpimpin (Unsplash)

Menurut informasi dari repository.kemdikbud.go.id, Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem demokrasi yang memberikan wewenang yang kuat kepada pemimpin untuk mengarahkan negara sesuai dengan visi sendiri, serta fokus pada stabilitas politik.

Sistem ini diperkenalkan untuk mengakhiri fungsi kabinet, parlemen, dan sistem parlementer setelah RIS dibubarkan karena tidak mampu menjaga stabilitas politik.

Ini juga menandai berakhirnya masa pemerintahan oleh partai politik dan pergeseran bertahap peran parlemen ke Presiden Soekarno.

Konsep Demokrasi Terpimpin yang diusung melibatkan kritik terhadap demokrasi barat yang cenderung bersifat liberal.

Berbagai Kebijakan Masa Demokrasi Terpimpin Paling Berpengaruh

Berikut ini beberapa kebijakan penting dalam masa Demokrasi Terpimpin di Era Orde Lama:

1. Pembebasan Irian Barat

Salah satu capaian signifikan pada masa ini adalah pembebasan Irian Barat (sekarang Papua) dari penjajahan Belanda.

Isu terkait Irian Barat berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 yang menetapkan penyelesaian status wilayah tersebut antara pemerintah Indonesia dan Belanda dalam waktu satu tahun.

Namun, Belanda menunda penyelesaian masalah tersebut, sehingga Presiden Soekarno menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya selesai hingga Irian Barat kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Konfrontasi dengan Malaysia

Permasalahan terkait pendirian Federasi Malaysia menjadi konflik serius antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Indonesia bersama Filipina menganggap rencana tersebut sebagai strategi kolonialisme baru yang ingin diperkuat oleh Inggris pasca Perang Dunia II.

Tindakan ini menyebabkan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia pada 17 September 1963.

Kemudian, pada 21 September, Indonesia juga memutuskan hubungan ekonomi dengan Singapura, Malaysia, Sabah, dan Serawak.

3. Politik Mercusuar

Kebijakan politik yang dipraktikkan oleh Presiden Soekarno dalam konsep Mercusuar merupakan salah satu penyimpangan dari sistem Demokrasi Terpimpin.

Rakyat memandang Politik Mercusuar lebih mengedepankan citra Indonesia secara global daripada kesejahteraan rakyatnya.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menjalankan sejumlah proyek dengan anggaran milyaran Rupiah, termasuk pembangunan Stadion Senayan Jakarta, penciptaan Monumen Nasional (Monas), serta penyelenggaraan Asian Games IV.

4. Sanering

Tindakan sanering mata uang pada masa Demokrasi Terpimpin adalah langkah dramatis dengan tujuan untuk menurunkan nilai mata uang kertas Rupiah hingga 10%.

Langkah ini, meskipun kontroversial, diambil untuk mengendalikan situasi ekonomi pada saat itu.

Masa Demokrasi Terpimpin, di bawah pimpinan Presiden Soekarno pada era Orde Lama, menciptakan sejumlah langkah besar dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia.

Meski demikian, masa ini juga menuai kritik dan kontroversi karena beberapa kebijakan yang cenderung lebih fokus pada citra global daripada kesejahteraan langsung rakyatnya.