Perjanjian Internasional yang Penting bagi Indonesia dan Bernilai Sejarah

Ilustrasi perjanjian internasional yang penting bagi indonesia, sumber foto: fauxels by pexels.com

Perjanjian Internasional merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur hukum internasional. Ada beberapa perjanjian internasional yang penting bagi Indonesia, salah satunya yaitu Perjanjian Renville.

Secara umum perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak maupun kewajiban dalam bidang hukum publik. Tidak heran jika ada beberapa perjanjian internasional yang sangat penting bagi Indonesia karena memberikan dampak besar.

Dikutip dari buku Hukum Perjanjian Internasional karya Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H., dan Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., simak beberapa perjanjian internasional yang sangat penting bagi Indonesia.

Perjanjian Internasional yang Penting bagi Indonesia

Ilustrasi perjanjian internasional yang penting bagi indonesia, sumber foto: Andrea Piacquadio by pexels.com

Kebanyakan perjanjian internasional dilakukan oleh pemerintah lokal dengan bangsa asing sebelum maupun setelah kemerdekaan. Namun tidak jarang pemerintah pusat juga ikut melakukan perjanjian, berikut beberapa perjanjian internasional yang penting bagi Indonesia.

1. Perjanjian Renville

Indonesia dan Belanda sempat mengadakan perjanjian pada tanggal 8 Desember 1947 sampai Januari 1948 yang dinamakan Perjanjian Renville. Menariknya Perjanjian ini dilakukan di atas geladak kapal perang Amerika Serikat, USS Renville yang berlabuh di Jakarta.

Latar belakang terjadinya perjanjian ini adalah menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Isi dari Perjanjian Renville sendiri berkaitan dengan batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda, disebut Garis Van Mook.

2. Konvensi Wina

Konvensi Wina pada tahun 1961 terkait Hubungan Diplomatik serta Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Indonesia bisa menerima seluruh isi Konvensi Wina serta protokol opsional terkait hal mendapatkan kewarganegaraan.

Hanya saja terdapat pengecualian terhadap protokol opsional terkait penyelesaian sengketa wajib. Mengingat pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, musyawarah, maupun perundingan.

3. Perjanjian Linggarjati

Terakhir ada Perjanjian Linggarjati, yaitu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati Jawa Barat. Latar belakang Perjanjian Linggarjati ialah bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Hanya saja pada awal kemerdekaan Indonesia masih banyak rintangan yang harus dilalui, seperti ancaman pihak asing. Sehingga diadakan perjanjian tersebut agar Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia yang wilayah kekuasaannya, Madura, Sumatera, dan Jawa.

Perjanjian Internasional yang penting bagi Indonesia tersebut memang memberikan dampak besar terutama setelah kemerdekaan.(DSI)