Dugaan Kudeta Yudisial oleh Benjamin Netanyahu atas Pengesahan Reformasi Baru

Semenjak menjadi Perdana Menteri Israel mulai Desember 2022, Benjamin Netanyahu mengajukan perubahan dalam tatanan pemerintah yang merupakan reformasi peradilan. Reformasi yang dianggap Benjamin untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan di Israel diajukan pada Januari 2023. Walaupun banyak pihak yang mengkritik dan berdemo terhadap hal ini, secara mengejutkan reformasi peradilan disahkan pada Juli 2023. Pada intinya, reformasi ini merupakan bentuk pembatasan kekuasaan Mahkamah Agung dengan memegang kontrol atas peradilan dalam pembuatan kebijakan serta undang-undang.

Berdasarkan reformasi baru ini, Mahkamah Agung yang memiliki hak atas pernyataan bahwa undang-undang yang dibuat Knesset tidak konstitusional, akan kehilangan hak tersebut dan Knesset memiliki kekuatan untuk memperkenalkan kembali undang-undang yang diajukan.

Knesset merupakan majelis atau badan legislatif tertinggi di Israel, yang berkuasa atas pemilihan presiden, perdana menteri, maupun anggota kabinet, mengesahkan undang-undang, maupun mengatur sistematika jalannya pemerintahan. Knesset memegang kekuasaan tertinggi, yang mengijinkan mereka untuk mencopot presiden dan para menteri, membubarkan pemerintah, dan membuat pemilu. Dengan disahkannya reformasi ini, maka kewenangan peradilan akan terbatasi dan susunan Undang-Undang Dasar serta komite yudisial akan diatur oleh pemerintah atau Knesset.

Demo yang diadakan di Tel Aviv pada 3 Juni 2023 sebagai bentuk penentangan akan reformasi hukum baru. Sumber: shutterstock

Reformasi ini memiliki banyak rencana perubahan untuk kedepannya, termasuk penunjukkan para penasehat hukum untuk kementerian serta pembuatan nasehat hukum untuk rekomendasi bagi para menteri-menteri selanjutnya. Dengan adanya reformasi ini, Benjamin berpendapat bahwa Israel akan menjadi negara yang demokratis, dengan pemerintahan baru yang tidak didominasi oleh perangkat peradilan, namun oleh para menteri yang dipilih oleh rakyat. Kebijakan-kebijakan publik yang dibuat di masa depan diharapkan tidak sepenuhnya hanya berdasarkan keputusan peradilan, namun juga dapat melibatkan rakyat melalui perangkat pemerintah yang nantinya akan ditunjuk setelah reformasi terjadi.

Badan Legislatif tertinggi di Israel yaitu Knesset. Sumber: shutterstock

Kejadian ini memicu respon negatif maupun positif walaupun sebagian besar pihak tidak setuju dan bahkan melakukan unjuk rasa. Reformasi ini dinilai merubah nilai-nilai yang sudah dianut oleh Israel selama beberapa dekade, dan dianggap sebagai pergantian rezim yang berusaha mengubah kekuatan absolut. Maraknya protes dan unjuk rasa yang terjadi, proses pengajuan reformasi ini sempat ditunda bahkan Presiden Israel, Isaac Herzog mengusulkan untuk pemberhentian sementara agar diskusi secara kondusif dapat dilakukan, namun setelah beberapa diskusi dilakukan dan gagal mencapai mufakat, maka pada tanggal 24 Juli 2023, undang-undang reformasi ini disahkan. Mahkamah Agung sebagai pihak yang dirugikan merasa tidak terima dan mengajukan banding 2 hari setelahnya.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengadakan rapat kabinet di kantor Perdana Menteri di Jerussalem pada 17 Juli 2023. Sumber: ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS

Berdasarkan wawancara dengan CNN, Benjamin menyatakan bahwa rencana reformasinya dibuat untuk pemerataan kekuasaan, dan dengan dibatasinya kewenangan Mahkamah Agung, maka kebijakan publik dan segala keputusan dapat ditentukan secara demokratis, bukan hanya berdasarkan pendapat perangkat peradilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah reformasi baru ini secara murni akan merubah Israel kearah yang lebih demokratis atau malah membawa perubahan rezim dengan dominasi baru?