DPRD Riau: Pemerintahan Jokowi saat Ini Zalim, Bayar Dululah Utang Rp 2,6 T

PARA Kepala Daerah di Riau saat mengadu ke Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, agar utang Pusat Rp 2,6 triliun dibayarkan.

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Riau membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral menilai pemerintah pusat sudah berlaku zalim kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Hingga kini, Pemerintah Pusat menunggak pembayaran yang menjadi hak rakyat Riau senilai Rp 2,6 triliun. Utang tersebut perinciannya, belum dibayarkannya Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) Rp 1,9 triliun dan Rp 700 miliar untuk pajak air permukaan oleh rezim Presiden Joko Widodo saat ini.

"Ini penzaliman pusat terhadap daerah. Itu hak daerah, lihat akibatnya sekarang tunjangan pegawai tak terbayar, proyek juga tunda bayar," tegas Anggota Komisi IV Asri Auzar, Rabu, 17 Oktober 2018.

Menurut Asri, tertundanya penyaluran uang ini sangat berdampak terhadap kesejahteraan pegawai. Kini, sudah 4 bulan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menerima tunjangan.

"Pegawai ini gajinya sudah dipotong di bank untuk membayar pinjamannya, jadi mereka memang hidup dari tunjangan ini, dan tunjangan tersebut belum juga dibayar karena uangnya (Pusat) tidak ada," jelasnya.

Ketua DPD Demokrat Riau ini lantas mempertanyakan alasan kenapa hingga hari ini utang tersebut belum juga dibayarkan oleh pemerintah pusat.

"Kenapa tidak diturunkan? Ada apa ini? Berarti kan Pemprov termasuk juga kita di dewan ini lemah. Kita seharusnya lebih keras lagi," ujarnya.

Selama ini, kata Asri, desakan yang dilakukan kurang kuat sehingga pemerintah pusat bisa memperlakukan Riau hingga seperti sekarang ini.

"Kezaliman ini harus dilawan, melawan harus sesuai dengan perundang-undangan, masa DBH sampai Rp 2 triliun tidak dibayar, ini berarti tata cara menajemen pemerintah pusat tidak benar," tutupnya.

Sebelumnya, catatan SELASARRIAU.COM, Selasa, 16 Oktober 2018, sebanyak 11 kepala daerah ramai-ramai mendatangi kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim.

Dimotori Bupati Siak yang juga Gubernur Riau terpilih, Syamsuar, para kepala daerah tersebut meminta bantuan Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) agar utang pusat ke rakyat Riau Rp 2,6 triliun, dibayarkan.

"Para kepala daerah tersebut meminta bantuan Pak Luhut untuk mencairkan utang pusat Rp 2,6 T ke Riau," kata inisiator aksi ramai-ramai kepala daerah jumpa LBP, Supirman.