Minim Pembangunan Riau, Padahal Riau Sudah Berikan Triliunan Rupiah ke Jakarta

Konten Media Partner
28 Oktober 2018 17:02 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Minim Pembangunan Riau, Padahal Riau Sudah Berikan Triliunan Rupiah ke Jakarta
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
SELASAR RIAU, PEKANBARU - Apa yang telah diberikan Provinsi Riau ke Pemerintah Pusat., dianggap masih jauh dari harapan.
ADVERTISEMENT
Pembangunan yang diharapkantidak sesuai dengan apa telah diberikan dari Bumi Lancang Kuning ke Jakarta.
"Seluruh kita berikan untuk Indonesia ini, jangan dipandang sebelah mata. Fakta di lapangan, kemiskinan di Riau menggurita. Riau seakan-akan dianggap tidak ada apa-apanya," kata tokoh masyarakat Riau, Mardianto Manan, dalam acara pertemuan Majelis Bincang Riau dan Melayu, Sabtu, 27 Oktober 2018.
Sementara itu, mantan Ketua DPRD Riau selama 10 tahun, drh. Chaidir menilai, arahan dan petunjuk dari pemerintah pusat banyak tidak sesuai dari apa diharapkan rakyat Riau.
"Untuk aturan formal sudah bagus. Tapi banyak salah urus. Implementasinya sangat jauh," jelasnya.
Sedangkan dimata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, kekurangan kini mereka rasakan, akan jadi batu loncatan untuk terus menggali lagi potensi yang ada termasuk SDA milik mereka demi kemakmuran masyarakatnya.
ADVERTISEMENT
"Kami akan terus menggali potensi seperti hutan, perkebunan sawit, migas dan lainnya melalui proses demokrasi akan datang. Agar Riau mampu bangkit maju dan sejahtera," jelasnya.
Menjawab pertanyaan itu semua, Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, menyadari penderitaan Riau.
Terlebih selama ini sangat bergantung dari DBH Migas, dan APBD, namun saat ini harus banting stir.
Mengikuti dilakukan kepala Daerah di Jakarta, memanfaatkan kehadiran dari pihak ketiga untuk membangun infrastruktur, juga sama sekali tidak dilakukan Pemprov Riau.
"Jadi yang harus dilakukan Riau itu harus meningkatkan skema pendanaan, dengan tidak lagi bergantung kepada APBD. Karena uang itu tersedia pada dunia usaha. Kalau membangun daerah menggunakan konsen APBD akan berat," jelasnya.
ADVERTISEMENT
"Kalau menggunakan swasta maka Pemda terbebas dari apapun dan tentu akan menjadi milik daerah," tutupnya.
Sabtu pagi, 27 Oktober 2018, Majelis Bincang Riau dari Melayu untuk Indonesia memulai seminar dan diskusi panel, bertema “Mengungkapkan Asa Daerah, Menggugah Kearifan dan Keberpihakan Pusat”, di Gedung Daerah Pekanbaru.
Selain tokoh-tokoh masyarakat, mereka juga mengundang Ketua Tim Kampanye Nasional untuk Riau, dari kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, maupun pasangan nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ketua Penyelenggara, Muhammad Herwan, menjelaskan, mereka mengundang kedua tim kampanye dua capres dan cawapres. Hal ini untuk mendengarkan langsung keseriusan capres merangkum aspirasi dan rekomendasi dari berbagai komponen masyarakat Riau.