Rumah Wali Kota Dumai Digeledah Usai 2 Hari KPK Gelar Monev

Konten Media Partner
26 April 2019 23:27 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
PENYIDIK KPK membawa satu dari dua koper berisikan dokumen terkiat proyek dan anggaran, Jumat, 26 April 2019.
zoom-in-whitePerbesar
PENYIDIK KPK membawa satu dari dua koper berisikan dokumen terkiat proyek dan anggaran, Jumat, 26 April 2019.
ADVERTISEMENT
SELASAR RIAU, DUMAI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua titik di Kota Dumai sebelum Salat Jumat berlangsung, Jumat, 26 April 2019.
ADVERTISEMENT
Kedua titik tersebut rumah dinas Wali Kota Dumai, dan Kantor Wali Kota. Penggeledahan ini dilakukan berselang dua hari usai komisi anti rasuah itu menggelar acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) dihadiri langsung Wali Kota, Zulkifli AS.
Dari penggeledahan di rumah dinas Wali Kota Dumai, KPK membawa dua koper diduga berisikan dokumen.
Pantauan SELASAR RIAU, penggeledahan rumah dinas orang nomor satu di Kota Dumai, Jalan Putri Tujuh oleh KPK ini, berlangsung sejak pagi dengan mendapat pengawalan  ketat dari polisi dan selesai pukul 16.47 WIB.
"Kami konfirmasi, benar ada tim KPK ditugaskan di Dumai hari ini. (Mereka) melakukan penggeledahan di dua tempat, rumah (dinas) dan Kantor Wali Kota Dumai. Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen terkait proyek dan anggaran," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada SELASA RIAU, Jumat malam.
ADVERTISEMENT
Selama penggeledahan di Rumah Dinas Wali Kota Dumai, terlihat petugas anti rasuah menggunakan dua unit Toyota Kijang Innova BM 1020 RH dan BM 1685 AB. Kedua mobil tersebut keluar disertai dengan membawa dua koper dan satu tas ransel beserta personel KPK.
Belasan awak media yang sudah menunggu hingga sore, belum berhasil mendapatkan keterangan terkait kasus yang sedang ditangani KPK tersebut.
"Untuk informasi perkara dan tersangkanya, akan disampaikan pada saat Konferensi Pers secara resmi setelah beberapa kegiatan awal dari tim dilakukan," jelas Febri.
Petugas KPK tersebut meninggalkan kediaman dinas Zulkifli AS tanpa ada sedikit keterangan menumpang Kijang Innova berwarna Hitam dan krim.
Pihak Kepolisian kawal penggeledahan terlihat mengawal perjalanan pulang anggota KPK. Dari pantauan sejumlah awak media yang menunggu tidak terlihat keberadaan Wali Kota Dumai, Zulkifli AS. 
ADVERTISEMENT
Petugas KPK tanpa memberikan komentar langsung meninggalkan kediaman dinas. Sebelum ke rumdin, KPK sudah terlebih dahulu menggeledah ruang kerja Wali Kota Dumai di komplek perkantoran Pemerintah Kota Dumai, Bagan Besar.
Terpisah, Kapolres Dumai AKBP Restika PN, dikonfirmasi SELASAR RIAU, menegaskan, Polres hanya diminta KPK untuk pengaman saja.
PENYIDIK KPK saat menggeledah kediaman dinas Wali Kota Dumai, Zulkifli AS, Jumat. 26 April 2019.
"Kita diminta oleh KPK untuk pengaman saja, dan tidak kopenten memberikan komentar. Polisi hanya memberi pengamanan saja ya mas, " Kata AKBP Restika.
Sebelumnya, selama dua hari, Selasa dan Rabu, 23-24 April 2019, KPK menggelar Monev di kantor Wali Kota Dumai. Dari Monev itu terkuak mengenai pengelolaan asset Pemko, mulai kendaraan, tanah hingga aset lainnya yang belum terdata secara baik.
ADVERTISEMENT
Terkait Mafia Anggaran
Penelurusan SELASAR RIAU, penggeledahan di dua tempat tersebut terkait dugaan suap mafia anggaran yang melibatkan Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santoso, dan pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.
Pada 7 Agustus 2018, KPK pernah memanggil Wali Kota Dumai, Zulkifli As dan almarhum Bupati Kampar, Aziz Zaenal. Almarhum Aziz diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin Santoso, anggota Komisi XI DPR RI.
Sedangkan Wali Kota Dumai, Zulkifli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo. Zulkifli pernah juga dipanggil Penyidik KPK, Rabu, 27 Juli 2018. Namun saat itu, politisi Nasdem itu mangkir dan tidak memenuhi panggilan.
Sebelum ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada bulan Mei lalu bersama 9 orang lainnya, ternyata Yaya sudah diintip KPK.
ADVERTISEMENT
Yaya diduga sering bertemu para pejabat daerah untuk mengurus anggaran negara yang mengalir ke daerah. Para pejabat pernah bertemu dengannya dipanggil KPK, seperti Bupati kampar dan Walikota Dumai tersebut.