Annas Maamun: Saya Sudah Ngomong dengan Moeldoko, Riau Pesisir Terbentuk

ANNAS Maamun, Gubernur Riau 2014-2019 dan Bupati Rokan Hilir 2006-2016

SELASAR RIAU, BAGANSIAPIAPI - Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, menghirup udara bebas usai mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo, langsung melontarkan pernyataan politiknya.

Saat memberikan kata sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Perayaan HUT Ke-21 Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Annas Maamun mengatakan, pembentukkan Provinsi Riau Pesisir paling lambat tiga bulan sudah terbentuk.

"Ada enam orang dari Bengkalis datang kepada saya membicarakan Provinsi Riau Pesisir. Provinsi Riau Pesisir ini jadi Pak, yakinlah. Saya targetkan tiga bulan lagi jadi Provinsi Riau Pesisir," kata mantan Bupati Rohil dua periode tersebut diiringi tepukan tangan para tetamu yang hadir, Minggu (4/10/2020).

Annas mengaku, sudah berbicara dengan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, mengenai pembentukan Provinsi Riau Pesisir ini dan mendapat respon positif. Pembicaraan tersebut jelang ia pulang ke Riau.

Di awal menjabat sebagai Gubernur Riau, 2014, Annas Maamun mendorong terbentuknya Provinsi Riau Pesisir dan akhirnya disahkan oleh DPRD Riau periode 2009-2014 pada 4 September 2014.

Selain pengesahan pembentukkan Provinsi Riau Pesisir, juga disahkan Kabupaten Rokan Darussalam (Rodas) dan Gunung Sahilan (Kampar).

Provinsi ini memecah Provinsi Riau dengan pertimbangan kabupaten dan kota berada di pesisir Riau. Di antaranya Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, serta Kota Dumai.

Selain itu, dalam pidatonya, Annas Maamun menyebut sudah melakukan hitungan matematis keuntungan pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Termasuk penempatan ibu kota yang diperebutkan antara Bengkalis dan Bagansiapiapi.

"Itu sekarang kita rebut. Kalau sudah jadi provinsi tidak kurang dari 1.000 orang akan masuk, anak-anak Bapak sudah besar bisa jadi pegawai. Sekarang mata pencaharian susah. Nah kita rebut supaya Ibu Kota Provinsi di Bagansapiapi," kata Annas berapi-api.

Annas Maamun baru saja dibebaskan usai mendapat grasi dari Presiden Jokowi dalam kasus menerima suap alih fungsi lahan menjerat Gulat Medali Emas Manurung, orang dekatnya, serta PT Duta Palma.

Selain itu, Annas Maamun juga masih menyandang status tersangka dalam kasus pemberi suap pengesahan APBD Riau 2015. Kasus ini sudah terbukti di pengadilan dengan menghukum anggota DPRD Riau 2009-2014 antara lain Ketua DPRD Riau Djohar Firdaus, Suparman, serta A Kirjuhari.

Dalam pidatonya sebagai tokoh masyarakat, Annas sudah menyebut lokasi tepat untuk pendirian ibu kota provinsi.

"Jangan di Bagan-nya betul, kita buat nanti antara Sinaboy dan Bagansiapiapi. Saya bicarakan dengan pemerintah pusat harus siapkan tanah 400 hektare untuk perkantoran Provinsi Riau Pesisir. Kita buat kota baru antara satu sampai dua kilometer dari kota Bagan," jelasnya.

Ia memaparkan sejumlah rencana transformasi apabila Provinsi Riau Pesisir terbentuk. Di antaranya mengubah Bagansiapiapi menjadi kota, Kecamatan Pujud menjadi Kabupaten Rokan Tengah, Kecamatan Kubu menjadi Kabupaten Kubu serta Kecamatan Bagan Batu menjadi kota.

Laporan: SIGIT EKA YUNANDA