DPRD Tolak Keinginan Gubernur Riau Utang Rp 4,4 Triliun ke BUMN

Gubernur Riau, Syamsuar. (Foto: Humas Pemprov Riau)

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Keinginan Gubernur Riau, Syamsuar, untuk berutang Rp 4,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendapat penolakan dari masyarakat.

Pada Kamis (7/11), ratusan mahasiswa Universitas Riau (Unri) berunjuk rasa di Tugu Zapin, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, menolak keinginan Gubernur Syamsuar untuk berutang tersebut.

Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Hiroshima Nagasaki Hancur Karena Bom, Riau Hancur Karena Bon. #TolakRiauBerhutang”.

“Kami tidak ingin Pemprov Riau berutang atau melakukan pinjaman. Prosesnya kan bisa dilakukan secara bertahap," kata Presiden Mahasiswa (Presma) Unri, Syafrul Ardi.

Rencana Gubernur Syamsuar berutang Rp 4,4 triliun, tuturnya, dikhawatirkan tak bisa dibayar sesuai waktunya oleh pemerintahan saat ini.

“Jika pinjaman ini dilakukan terus berulang-ulang, maka akan menumpuk. Kita khawatir Pemprov Riau tidak bisa membayar. Itu kita takutkan,” katanya.

Selain itu, massa juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Riau yang secara tegas menolak rencana dari Pemerintah Provinsi Riau tersebut untuk berutang.

"Kita berharap DPRD Riau tetap konsisten dan tidak mudah termakan lobi-lobi politik," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBD Riau 2020 pada Senin (4/11), partai-partai sepakat menolak keinginan Gubernur Syamsuar berutang ke BUMN.

Fraksi Partai Golkar DPRD Riau, Amyurlis, dalam rapat paripurna pandangan Fraksi terhadap RAPBD 2020 tersebut, mengatakan pinjaman pihak ketiga sangat berisiko. Perlu pertimbangan matang sebelum Gubernur Syamsuar mengambil keputusan untuk berutang.

"Jangan sampai upaya ini dinilai sebagai bentuk ketidakberhasilan Pemprov Riau mencari alternatif sumber pembiayaan lain," kata Amyurlis.

Selain Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan juga menentang rencana tersebut.

Juru Bicara Fraksi PDIP, Almainis, meminta Pemprov Riau mengkaji lagi rencana peminjaman kepada pihak ketiga tersebut secara matang dan masak-masak.

Dalam pengkajian tersebut, Pemprov Riau juga harus melibatkan DPRD Riau.

Alasannya, dari hasil rapat Komisi IV DPRD Riau yang membidangi infrastruktur, diketahui rencana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.

Tak hanya itu, Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Syamsurizal, juga menyampaikan hal serupa. Fraksi PAN kaget dengan rencana tersebut.

"Kami terkejut saat melihat adanya anggaran dimasukkan ke dalam KUA PPAS bersumber dari pinjaman daerah. Pinjaman ini belum mendapatkan kesepakatan dengan Banggar saat membahas KUA PPAS," ujarnya.

Dengan demikian, maka rencana pinjaman daerah tersebut dengan dipastikan akan gugur karena ditentang oleh DPRD Riau.

"Rencana pinjaman daerah itu batal, karena sesuai aturan berlaku pinjaman daerah untuk jangka menengah dan panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD Riau," katanya.