Gaji Tenaga Honorer Pemko Pekanbaru Terancam Dipotong 50 Persen

Konten Media Partner
4 Oktober 2021 21:34 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
WALI Kota Pekanbaru, Firdaus.
zoom-in-whitePerbesar
WALI Kota Pekanbaru, Firdaus.
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
SELASAR RIAU, PEKANBARU - Jika rencana Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, memotong gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko), maka setiap mereka akan membawa uang hanya Rp 1 juta setiap bulannya.
ADVERTISEMENT
Rencana pemotongan tersebut dipicu pemangkasan anggaran pada APBD Perubahan 2021 dengan besaran mencapai 50 persen.
Seorang THL tak mau disebutkan namanya kepada Selasar Riau menjelaskan, rencana kebijakan tersebut membuat dirinya risau. Sekarang ini, ia masih bisa membawa setiap bulan honor Rp 2,1 juta.
"Kalau dipotong 50 persen, berarti gaji tinggal Rp 1 juta saja," ungkap pria bertugas di satu OPD teknis Pemko Pekanbaru, Senin (4/10/2021).
Pemotongan ini membuatnya cuma membawa pulang gaji sebesar Rp 1 juta dalam sebulan. Jumlah itu sangat memprihatinkan terutama dalam kondisi pandemi Covid-19.
Ia menilai gaji tinggal Rp 1 juta dipastikan tak bakal mencukupi kebutuhan satu bulan ke depan keluarganya. Apalagi ada angsuran rumah setiap bulannya. Jumlah gaji itu tidak mencukupi pembayaran uang sekolah anak.
ADVERTISEMENT
Ia juga mempertanyakan kebijakan memotong gaji THL. Sumber sangat keberatan bila kebijakan pemotongan gaji THL tetap dilakukan.
Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, menegaskan APBD Perubahan 2021 tidak cuma fokus untuk mendukung penanganan Covid-19. Anggaran yang ada juga fokus untuk menuntaskan tunda bayar.
Kebijakan ini berdampak pada kegiatan sejumlah OPD. Seluruh OPD sudah mendapat surat edaran terkait pengurangan dalam sejumlah kegiatan di OPD.
Poin terdampak pengurangan di antaranya perjalanan dinas, gaji THL, kegiatan rutin hingga sosialisasi. Pemko berupaya menuntaskan tunda bayar yang mencapai Rp 284 miliar.
Menurut Firdaus, pemerintah kota tetap berupaya menuntaskannya walau kondisi pendapatan daerah mengalami penurunan. Ada juga pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.