Gubernur Riau Izinkan Pesantren Belajar Tatap Muka

GUBERNUR Riau, Syamsuar.

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar, memberikan izin bagi pondok pesantren di Riau untuk belajar tatap muka saat pandemi COVID-19 ini.

Padahal, Kota Pekanbaru bersama 11 kota lainnya di Indonesia kasus aktifnya lebih dari 1.000 orang per pekannya.

Pemberian izin tersebut harus diikuti dengan menyediakan tempat cuci tangan, mengatur jarak tempat duduk saat belajar serta mengatur tempat tidur di kamar.

Ia mengatakan, kalau pimpinan pondok pesantren minta secara formal, tak akan izinkan.

Namun, Syamsuar menyadari, kehidupan para pengajar dan pondok pesantren sangat bergantung dengan santri membayar tiap bulan.

Ilustrasi santri pesantren. Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

"Secara formal, saya tidak mungkin mengizinkan, karena Riau ini masih suasana seperti ini, belum ada yang kuning. Tapi, kalau dengan hati, saya juga manusia. Tentunya tidak ingin juga ustad sulit mencari nafkah, kalau seperti itu, silakan saja," ungkap Gubernur Riau, Syamsuar, saat memberikan sambutan pada acara pengukuhan Forum Pengembangan Kelas Kominfo (FPKK) Provinsi Riau, Kamis (29/10/2020), di Gedung Olahraga (GOR) Tualang, Kabupaten Siak.

Ia mengingatkan, proses belajar mengajar tatap muka diizinkan dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

"Tapi ingat, protokol kesehatan harus menjadi panduan dalam proses belajar tatap muka di pondok pesantren. Siap gak tempat cuci tangannya, siap gak anak-anak harus diatur jaraknya," tanya Syamsuar.

Ia menceritakan, sebelumnya perwakilan pimpinan pondok pesantren terlebih dulu bersilaturahmi menjumpainya.

"Sebelum membuka (belajar tatap muka), bersilaturahmi dengan saya selaku Ketua Satgas Covid-19 Riau. Dari forum komunikasi pondok pesantren, saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan pondok mewakili waktu itu, ada lebih kurang sepuluh pimpinan pondok dari Riau ini," cerita Syamsuar saat tayang secara Live Streaming di akun Youtube Diskominfotik Provinsi Riau.

Ketika itu, tutur Syamsuar, ia mendengarkan persoalan dihadapi pondok pesantren.

"Kita tahu pondok ini umumnya secara mandiri mereka hidup tentunya juga dari pondok (pembayaran uang bulanan). Ada pembelajaran, ada honor mereka. Waktu itu, ada keputusan dari empat menteri, melegalkan sekolah bisa dibuka, terutama waktu itu adalah zona kuning," pungkasnya.

Laporan: WAYAN SEPIYANA