Gubernur Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

GUBERNUR Riau, Syamsuar (kiri), salam komando dengan Sestama BNPB, Harmensyah, disaksikan Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Selasa malam, 11 Februari 2020.

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, malam ini, Selasa, 11 Februari 2020, resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla ini berlaku hingga 31 Oktober 2020 mendatang.

Penetapan status siaga darurat Karhutla ini ditetapkan oleh Gubri Syamsuar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Selain dihadiri Gubernur Riau, juga terlihat Wakil Gubernur, Kapolda, Danrem, Danlanud dan Kajati Riau, Rakor penetapan ini juga dihadiri oleh Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Harmensyah.

Gubernur Syamsuar mengungkapkan, penetapan Status Siaga Bencana Karhutla ini ditetapkan menyusul tiga kabupaten dan kota di Riau sudah menetapkan status siaga Karhutla.

Ketiga daerah tersebut, Kabupaten Siak, Bengkalis dan Kota Dumai. Sehingga sudah terpenuhi syarat bagi Pemprov Riau untuk menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla tingkat provinsi Riau.

"Sepanjang Januari 2020 hingga 11 Februari 2020 total luas lahan di Riau sudah mencapai 721 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten kota," kata Syamsuar.

Luas lahan terbakar paling luas hingga saat ini di Kabupaten Siak seluas 98,47 ha.

Kemudian Kabupaten Bengkalis 60,90 ha, Indragiri Hilir 42,10 ha, Indragiri Hulu 21,50 ha, Kepulauan Meranti 5,5 ha, Pelalawan 5 ha, Kampar 2,5 ha dan Rokan Hilir 0,25 ha. Sedangkan, Kota Dumai 31,85 ha dan Kota Pekanbaru seluas 3 ha.

Sementara itu untuk jumlah hotspot atau titik api di Riau hingga saat ini sebanyak 60 titik api dengan tingkat kepercayaan diatas 70 persen.

Untuk titik api terbanyak di Kabupaten Bengkalis 27 titik, Siak 11, Pelalawan 7, Indragiri Hilir 6, Dumai 5, Kepulauan Meranti 4.

Pemprov Riau, dikatakan Syamsuar, telah berusaha melakukan upaya dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki.

Tidak sekadar memadamkan api, satgas penanggulangan bencana asap akibat karhutla seakan berlomba dengan para pembakar lahan.

Sekaligus melakukan penindakan terhadap pelaku pembakar lahan, hingga pelaku pembalakan liar.

"Kita tidak menyerah dengan keadaan, pemerintah daerah dengan dukungan dan pendampingan BNPB melakukan segala upaya penanggulangan dengan tidak mengenal hari libur," kata Syamsuar.

Seperti pengerahan Satgas Pemadaman Darat, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD Damkar, Satgas Pelayanan Kesehatan, Satgas Penegakan Hukum, Satgas Pemadaman melalui udara dengan menggunakan Water Bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Syamsuar mengungkapkan, bencana kebakaran hutan dan asap yang timbul di Riau sudah terjadi secara berulang-ulang sejak 1997.

Ini sebabkan kerugian berupa sekolah harus diliburkan, jadwal penerbangan pesawat yang harus ditunda bahkan dibatalkan, dan ribuan masyarakat Riau menderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) akibat asap.

Syamsuar dalam Rakor penetapan status siaga darurat bencana Karhutla Riau tersebut menyampaikan sejumlah kendala dalam penanganan Karhutla di Riau.

Di antaranya adalah kondisi lahan gambut di Riau yang cukup luas, 54 persen dari total lahan di Riau.

"Kendala lain adalah lokasi kebakaran sulit dijangkau dan sulitnya sumber air akibat kanal dan embung yang mengering," ucap Syamsuar. (*)