Jabat Kapolda Riau, Inilah 12 Program Prioritas Irjen Pol M Iqbal

KAPOLDA Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, saat ditepuk tepung tawar, Senin (10/1/2022).

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Sepekan usai tiba di Pekanbaru, Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, langsung tancap gas. Ia telah menyusun 12 Program Prioritas akan dijalankannya selama menjabat orang nomor 1.

Dari 12 Program Prioritas tersebut, nomor 1 yang jadi target utama adalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Selama 3 tahun terakhir, bumi Lancang Kuning tidak lagi menjadi bulan-bulanan jerebu dan langit biru tetap terjaga di Riau.

"Ada 12 program prioritas. Mulai dari penanganan Karhutla, percepatan penanganan COVID-19, vaksinasi, serta pemulihan ekonomi nasional," ungkap Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, Senin (10/1/2022).

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dilantik sebagai Kapolda Riau sejak Rabu, 29 Desember 2021.

Ia menggantikan Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi yang mendapat promosi sebagai Asisten Operasi (Asops) Kapolri.

Irjen Mohammad Iqbal baru saja resmi menjabat sebagai Kapolda Riau yang baru menggantikan Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi yang saat ini bertugas di Mabes Polri sebagai Asisten Operasi Kapolri.

Riau memang bukan tempat yang asing bagi Perwira kelahiran Palembang, Sumatera Selatan tersebut. Ia mulai memasuki Pekanbaru pada tahun 2000 usai lulus PTIK.

Jabatan pertamanya di Pekanbaru adalah Kasat Lantas Poltabes (saat ini Polresta) Pekanbaru. Selain itu, ia juga pernah menjabat Wakapolres Dumai, 2003, serta Korspri Kapolda Riau.

Kemudian, dari 12 Program Prioritas tersebut, tidak kalah penting pemberantasan Narkoba, intoleransi, radikalisme dan terorisme.

"Selanjutnya, ada program sengketa dan kepemilikan lahan, ilegal Logging, ilegal minning, ilegal fisihing, hingga penyelundupan," tutup Mantan Kapolda NTB Ini

Berikut 12 Program Prioritas Kapolda M Iqbal;

1. Mengatasi Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),

2. Percepatan penanganan Covid-19,

3. Percepatan Laju Vaksinasi,

4. Percepatan pemulihan Ekonomi Nasional,

5. Intoleransi, Radikal dan Terorisme,

6. Pemberantasan Narkoba,

7. Sengketa kepemilikan lahan,

8. Ilegal logging, ilegal mining, ilegal fishing dan penyelundupan ,

9. Menjamin rasa aman,

10. Pelayanan publik,

11. Pemberantasan korupsi dan

12. Penanganan bencana alam

Laporan: DEFRI CANDRA