Sengkarut Sampah, Wakil Ketua DPRD Riau Minta Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab

WARGA terpaksa harus menutup hidung saat melintas di depan tumpukan sampah yang menggunung di Kota Pekanbaru.

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Sengkarut penumpukan sampah menggunung di berbagai titik di Kota Pekanbaru hingga kini tak terselesaikan sejak akhir Desember 2020 silam.

Terbaru, Polda Riau memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Kadis LHK) Kota Pekanbaru, Agus Pramono, diperiksa hampir delapan jam bersama tujuh stafnya, kemarin, Senin (18/1/2021), terkiat sampah menggunung.

Wakil Ketua DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pekanbaru, Agung Nugraha mengatakan, Wali Kota Firdaus, harus bertanggung jawab akan persoalan tersebut.

"Wali Kota (Firdaus) sebagai tampuk kepemimpinan tidak bisa lepas tangan. Dalam arti, tidak bisa hanya dengan memberi perintah. Harus terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan ini," ujar Agung, Selasa (19/1/2021).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, permasalahan ini sudah kian besar bahkan diurus oleh instansi lain tidak seharusnya ikut mengurusi. Ini seharusnya menjadi perhatian utama Pemko Pekanbaru.

"Persoalan sampah terjadi saat ini bukan lagi skala kecil, namun sudah sangat luar biasa. Bahkan Kapolda, Danrem, dua jenderal semua turun langsung ke lapangan membantu membersihkan sampah. Harusnya itu menjadi tamparan luar biasa bagi Pemko pekanbaru," kritik Agung.

Ia juga mempertanyakan ajakan Pemko Pekanbaru agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Ini semua tak bisa dilepaskan jumlah angkutan sampah tidak maksimal.

"Kalau dibilang warga jangan buang sampah sembarangan, pertanyaannya satu. Kemana warga harus buang sampah ketika angkutan sampah tidak beroperasi maksimal?" tanya Agung.

Menurut Agung Warga Pekanbaru yang membuang sampah hanya alasan. Padahal warga sudah cukup pelik dengan sejumlah masalah yang ada di Pekanbaru.

"Jadi, jangan warga buang sampah jadi alasan. Warga sudah cukup letih dengan kondisi sampah tidak terangkut, banjir tiap sebentar dan persoalan infrastruktur lainnya yang tidak terurusi dengan baik," tutup Agung.

Wali Kota Salahkan Anak Buah

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian. Ia menyebut, isu lingkungan menjadi perhatian semua pihak.

Firdaus mengatakan, persoalan limbah domestik kini dihasilkan dari sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab Dinas LHK. Apalagi usai habisnya kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.

"DLHK bertanggung jawab sepenuhnya setelah mitra berakhir. Tentu semua tanggung jawab berada di OPD teknis," jelasnya.

Menurutnya, proses lelang belum rampung kemudian terjadi masa transisi. Akhirnya muncul penumpukan sampah di lingkungan masyarakat.

Firdaus mendorong semua pihak, termasuk OPD menjalankan turut bekerja sama. Apalagi dalam kondisi darurat seperti saat ini.

"Bagi teman-teman di jajaran Pemerintah Kota, tidak hanya DLHK, tetapi semua OPD. Tantangan dan persoalan semakin komplit. Perlu kerja ekstra keras, ekstra cerdas, dan ikhlas tentunya," ajaknya.

Ia menegaskan, sejak awal telah memberikan instruksi agar mempersiapkan segala kemungkinan. Firdaus menyarankan kepala dinas untuk menyiapkan rencana alternatif bila terjadi masa transisi.

"Kepada jajaran pemerintah, diharapkan lebih cepat dan tanggap terhadap kondisi ini. Terima kasih kepada OPD dan kecamatan, kelompok masyarakat yang sama-sama telah membantu untuk pengangkutan," ujarnya.

Firdaus berharap proses lelang angkutan sampah segera rampung. Ia juga menyebut saat ini proses lelang juga mendapati kendala. Akibatnya waktu bisa semakin bertambah.

"Tetap semua harus dengan kewaspadaan dan kecepatan dalam bertindak agar pelayanan kita kepada masyarakat bisa kita rasakan dengan baik," tutupnya.

Laporan: SIGIT EKA YUNANDA/LARAS OLIVIA