SMPN 38 di Eks Lokalisasi, DPRD Pekanbaru: Perlu Perhatian Khusus

Konten Media Partner
11 November 2019 17:17 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
WAKIL Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, saat berkunjung ke SMPN 38, Rejosari, Senin, 11 November 2019. SMPN tersebut berada di eks lokalisasi.
zoom-in-whitePerbesar
WAKIL Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, saat berkunjung ke SMPN 38, Rejosari, Senin, 11 November 2019. SMPN tersebut berada di eks lokalisasi.
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
SELASAR RIAU, PEKANBARU - Sekolah tempat F, siswa korban bullying atau perundungan dilakukan oleh teman-teman selokalnya, ternyata berada di bekas lokalisasi, Rejosari, Tenayan Raya, Pekanbaru.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menjelaskan, SMPN 38 merupakan sekolah baru berdiri empat tahun terakhir.
Perlu perhatian serius dari Pemerintah kota di terhadap institusi pendidikan itu.
"Itu sekolah baru. Mohon maaf sekolah tersebut berada di bekas lokalisasi atau zona merah. Sehingga banyak siswa secara psikologis agak mengkhawatirkan," tuturnya saat mengunjungi sekolah tersebut, Senin, 11 November 2019.
Cerita bullying atau perundungan menimpa F, siswa SMPN 38 Pekanbaru, mengakibatkan tulang hidungnya patah serta trauma.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Pekanbaru ini sudah menyarankan kepada para guru yang bertugas di SMPN 38 lebih waspada dan sigap mengamati setiap perilaku siswanya.
Tak hanya itu, bullying dialami F akibat infrastruktur sekolah masih kurang, tak ada tempat bermain anak. "Makanya anak-anak ini bergelut di dalam kelas," jelasnya.
ADVERTISEMENT
DPRD Kota Pekanbaru akan meminta Dinas Perlindungan Anak untuk meng-assement (tes) psikologi anak-anak di sekolah tersebut.
Disamping itu, karena lokasi sekolah berada di eks lokalisasi, banyak siswa tidak memiliki dokumen kelahiran secara jelas.
"Kebanyakan mereka tak punya akte kelahiran, banyak anak angkat juga, yatim piatu. Jadi banyak hal jadi perhatian kita di sana," tuturnya.
Melihat kondisi seperti itu, Azwendi akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna menginventarisir mana yang belum memiliki dokumentasi kelahiran.
"Intinya, ada banyak perhatian kita kesana," tutupnya.