Usai Hadiri Rakornas, Pekan Depan Riau Siaga Darurat Karhutla

ANGGOTA Kepolisian berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar.

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau akan menetapkan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

Sejauh ini sudah ada tiga kabupaten kota di Riau sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla.

Ketiga daerah tersebut, Kabupaten Siak, Bengkalis dan Kota Dumai. Sehingga sudah memenuhi syarat guna penetapan status Siaga Darurat Karhutla Riau.

"Minggu depan kita akan tetapkan status Siaga Darurat Karhutla di Riau," kata Gubernur Riau, Syamsuar, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Karhutla di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.

Penatapan status Siaga Darurat Karhutla ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov Riau mengantisipasi meluasnya Karhutla di bumi Lancang Kuning.

Apalagi sebentar lagi Riau akan masuk musim kemarau. Sehingga dibutuhkan antisipasi sejak dini agar kebakaran hutan dan lahan di Riau bisa dicegah.

"Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla ini upaya kita mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan," kata Syamsuar

Melalui BPBD Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau juga sudah membuat layanan Call Center di nomor 08117612000.

Harapannya, seluruh lapisan masyarakat dapat turut serta melaporkan bila ada indikasi terjadinya Karhutla di daerah mereka.

Sejah itu, Pemprov Riau juga sudah mendirikan Posko Relawan Karhutla di Purna MTQ Pekanbaru sebagai langkah antisipasi masuknya musim kemarau.

“Riau ini menjadi perhatian setiap kejadian Karhutla, karena Riau berada pada perbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga berdampak ke sana," ujarnya.

Pada Karhutla 2019 silam, dampak yang dirasakan di segala lini. Seperti kesehatan rakyat, pendidikan masyarakat, termasuk juga ekonomi masyarakat.

Presiden Joko Widodo mengundang kepala daerah, Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, guna mebghadiri Rakornas Karhutla di Istana Negara, Jakarta, Kamis 6 Februari 2020.

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah Gubernur, terutama daerahnya selama ini rawan terjadi bencana dan Karhutla.

Selain Syamsuar, juga hadir beberapa Bupati, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres hingga Kepala BPBD Provinsi dan kabupetan kota di Riau.

Dalam Rakor tersebut, Jokowi menegaskan Karhutla 99 persen terjadi karena ulah manusia. Sementara 80 persen lahan yang sudah terbakar setelah itu menjadi kebun.

"Karena landclearing yang paling murah itu ya membakar. Makanya reward and punishment harus ditegakkan. Siapapun pemiliknya," tegas Presiden.

Acara diawali paparan dari Menko Polhukam Mahfud MD itu dihadiri para menteri terkait, para kepala daerah dari daerah-daerah rawan karhutla, pangdam, kapolda, danrem hingga dandim dan kapolres.

Presiden menyebut bahwa aturan dalam karhutla belum berubah. Jika di suatu daerah terjadi kebakaran, lalu membesar, tidak bisa dikendalikan, maka Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, hingga Kapolres siap-siap untuk dicopot.

"Aturannya masih seperti dulu. Kalau ada api, lalu membesar, saya akan tanya, sudah dicopot belum," tegas Presiden dengan nada serius.

Presiden mengakui bahwa setiap tahun digelar rakornas karhutla. Namun nyatanya karhutla masih aja terjadi.

2015 terjadi kebakaran cukup luas, lalu 2016 menurun, 2017 lebih kecil lagi. Tapi 2018 karhutla membesar lagi. Bahkan 2019 semakin meningkat. "Ini ada apa," tanya Presiden.

Sesuai data, 2015 hutan yang terbakar seluas 2.611.411 ha, 2016 turun jadi 438.363 ha. 2017 turun lagi jadi 165.484 ha. 2018 naik jadi 510.564 ha. Lalu 2019 meluas jadi 1.592.010 ha.

Presiden pada kesempatan itu mengingatkan daerah-daerah yang rawan karhutla seperti Riau, Aceh, Jambi, Sumut, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng dan daerah lainnya. "Saya ingatkan, hati-hati," ucapnya.(*)