Pencarian populer
USER STORY
Menggunting Dalam Lipatan Dokumen Perkara KPK
19 Oktober 2018 16:21 WIB
0
0
Gedung KPK di Kuningan (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
1. Kontroversi pertemuan Deputi Penindakan KPK dengan Tuan Guru Bajang, dugaan pelanggaran etik Deputi Pencegahan KPK, termasuk soal dugaan perusakan 'buku merah' yang nyaring disuarakan pihak luar dan telah dibantah oleh pimpinan KPK, menggambarkan bahwa di tubuh KPK masih terdapat masalah keorganisasian yang belum solid.
Persoalan-persoalan internal yang di-amplify ke luar KPK dan menimbulkan kontroversi publik bisa diduga merupakan rangkaian bagian kerja dari elemen tertentu yang bermaksud mengusik KPK dan/atau terus menerus mempertentangkan faksi-faksi di tubuh KPK berseteru. Ujung dari upaya ini adalah pelemahan KPK.
2. Ihwal pertemuan komisioner KPK, pejabat dan pegawai KPK memang diatur secara rigid dalam Peraturan KPK No. 07/2013 tentang Perilaku KPK, namun demikian, sejak kasus pertemuan yang melilit Chandra M. Hamzah, Komisioner KPK periode II dan komisioner lain serta pegawai KPK pada periode itu dengan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang dililit kasus, pimpinan KPK dan/atau Komite Etik KPK tidak pernah menyelesaikannya secara tegas sehingga tidak ada preseden kokoh mengatasi persoalan larangan-larangan pertemuan.
Apalagi dalam peraturan KPK, pertemuan juga dibenarkan jika diketahui pimpinan. Relativitas makna pertemuan inilah yang saat ini juga menimpa Deputi Penindakan KPK, meskipun pertemuan itu dilakukan di tempat terbuka dan dalam hubungan antar-Muspida Provinsi NTB.
Pertemuan di tempat umum atau publik area seperti pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, acara pernikahan, pusat olah raga, dan lain-lain yang tidak disengaja merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.
Sepanjang jejak rekam yang bisa ditelusuri, Brigjen Pol. Firli adalah perwira tinggi Polri yang berintegritas dan karenanya pula dipilih menjadi Deputi Penindakan KPK.
3. Sementara detail peristiwa yang diduga dilakukan oleh Pahala Nainggolan juga menggambarkan hal serupa, yakni adanya proses penyuaraan kuat oleh elemen dalam tubuh KPK. Amplifying peristiwa sangat detail dan teknis yang semestinya menjadi domain penyidik menunjukkan faksionalisasi dalam organ penyidik KPK. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi karena berpotensi mempengaruhi keinerja KPK secara keseluruhan.
4. Advokasi persoalan-persoalan di tubuh KPK dalam kerangka penguatan KPK adalah kebutuhan kita semua untuk menjaga lembaga ini terus dipercaya rakyat.
Tetapi amplifying berlebihan dan membiarkannya menjadi kontroversi jelas disayangkan karena menjadikan KPK rentan dipolitisasi oleh berbagai pihak. Fokus pemberantasan korupsi dan perkuat manajemen organisasi KPK adalah prioritas utama KPK saat ini dan tidak ikut dalam politik.
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2018 © PT Dynamo Media Network
Version: web: