Tumor Ganas Menggerogoti Demokrasi

Ilustrasi seminar politik. Foto: Shutter Stock

Ada penyakit yang mengendap dalam tubuh demokrasi. Diagnosanya, ada tumor ganas yang menyerap kekuatan untuk melumpuhkan dan mengendalikan sistem politik Indonesia. Ini berbahaya jika tidak ditangani atau diobati, yang akan menghancurkan sistem politik demokrasi.

Tumor yang dimaksud adalah tumbuhnya kekuatan oligarki yang mendominasi. Para oligarki tidak hanya sebagai investor politik dalam sistem politik demokrasi, tetapi sudah ikut andil bergabung ke dalam partai politik, lebih dari 50% oligarki telah bergabung ke dalam partai politik. Pertanyaannya apa tujuan utama oligarki bergabung dalam partai politik? Tujuan utama oligarki adalah Wealth Defense, yaitu mempertahankan dan memperluas bisnis. Kelompok kecil ini tidak hanya menguasai satu lini bisnis, akan tetapi merambat berbagai ruas bisnis, seperti tambang, media, dan berbagai industri lainnya.

Kelompok kecil, tetapi memiliki keganasan membegal kekuasaan melalui demokrasi dengan mempertahankan Presidential Threshold, membatasi pilihan politik dalam pemilu, pilihan tersebut juga ditentukan oleh kelompok kecil tersebut. Para oligarki melakukan manifestasi kekuasaan melalui partai politik atau politisi, maka tidak heran bila karpet merah selalu digelar untuk para pemilik modal.

Jalan kekuasaan merupakan jalan yang mulus bagi oligarki untuk mengintervensi gemuknya regulasi. Gemuknya regulasi salah satu penghambat utama bagi oligarki dalam memperluas bisnisnya, oleh karena itu, dalam konsep profit bagi para oligarki bersedia melakukan belanja politik dengan skala besar untuk mendapatkan hasil yang besar juga. Di tengah tidak adanya transparansi dalam pembiayaan kampanye politik, banyak penumpang gelap yang hura-hara dalam pesta demokrasi.

Ongkos demokrasi yang begitu mahal, menjadi titik temu antara partai politik dan oligarki. Biaya pemilu dari DPD Kota sampai DPR RI dan Bupati hingga Presiden, menghabiskan anggaran dari angka 500 Juta sampai 20 triliun. Dengan kekayaan begitu fantastis yang dimiliki oligarki, di mana rata-rata kekayaan bersih dari 40 oligarki terkaya di Indonesia adalah 630 ribu kali lipat PDB per kapita, maka sangatlah mudah mengeluarkan pembiayaan politik dengan utang balas budi.

Hal yang ingin ditekankan adalah, bahwa saat ini kita tidak melihat ada Belanda, Jepang, Portugis dalam kamus penjajahan Indonesia, tidak ada senjata dan kerja paksa yang mendera luka pada tubuh bangsa. Tapi kalau membuka tabir yang sebenarnya, akan menemukan sekelompok kecil yang sedang berupaya keras mengkapilitasi ekonomi, mengeksploitasi kekayaan alam, dan menunggangi kekuasaan dengan cara membegal demokrasi. Maka tidak heran jika melihat trennya hari ini, yang miskin semakin miskin dan kaya semakin kaya.

Oleh karena itu, literasi mengenai politik dan demokrasi perlu dikaji dan didalami, untuk menghadirkan kesadaran kolektif dalam melahirkan kepemimpinan yang kuat dan berkualitas, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia belum mendapatkan edukasi politik yang layak dalam aktivitas demokrasi.

Shabirin Arga (Direktur Literasi dan Media Prodewa)