Politik dan Kebohongan

Hoax (Ilustrasi) Foto: Shutter Stock

“Dusta itu penghulu segala kesalahan” (hadits).

Konon kabarnya ketika seseorang berbohong dalam sebuah hal, maka dia akan berbohong tentang hal lain. Ketika dia berbohong pada suatu kesempatan, maka dia akan berakhir pada kebohongan lain di lain kesempatan.

Maka Rasul mengingatkan: “jangan berbohong”. Bahkan disebutkan dalam riwayat lainnya bahwa kebohongan itu melahirkan “kebohongan di atas kebohongan”.

Lebih jauh, seseorang akan terbiasa berbohong hingga menjadi pembohong (kadzdzab). Dan sesungguhnya pembohong itu akan berakhir di lubang neraka.

Kebohongan kemudian membesar, bahkan menjadi sebuah normalitas ketika memasuki musim politik. Ragam info yang disebarkan kerap kali tidak sesuai dengan fakta. Kebohongan informasi ini dikenal dengan hoaks.

Tentu yang runyam adalah ketika berita-berita bohong atau hoaks itu berkenaan dengan pribadi orang. Selain kebohongan, hal itu juga menjadi fitnah sekaligus. Terjadilah “atsaam murakkabah” (dosa di atas dosa).

Anehnya juga masing-masing kandidat merasa sebagai “victim” (korban) dari informasi bohong atau hoaks itu. Sehingga kebohongan selanjutnya adalah tuduhan kepada lawan politik sebagai pelaku hoaks.

Kebohongan juga kerap terjadi dalam “perception building” (membangun citra atau persepsi). Hal yang paling mudah dibohongi adalah sentimen keagamaan massa.

Seorang kandidat yang selama ini tidak peduli agama, bahkan komitmen agama biasa dianggap ancaman, tiba-tiba di musim kampanye dadakan menjadi sangat religius. Dengan baju koko, bahkan gamis dan sorban, mereka keluar masuk masjid dan pesantren.

Selawat di mana-mana. Pidato di mana-mana dimulai dengan muqaddimah lengkap, bagaikan khutbah dan ceramah agama. Lebih jauh, bahkan tiba-tiba para kandidat ini termotivasi untuk menjadi imam sholat, bahkan di saat ada imam yang lebih kapabel.

Fenomena di atas saya sebutkan sebagai religiusitas musiman dan dadakan. Jangankan mereka yang memang berkatepe (baca KTP) muslim. Non-muslim saja ada yang keluar masuk pesantren cium tangan para kyai.

Ilustrasi si tukang bohong. Foto: Pixabay

Kebohongan yang paling umum terjadi di musim politik adalah janji-janji kampanye yang palsu. Kebohongan-kebohongan itu tentunya dengan mudah ditemukan setelah pemilu itu sendiri. Sungguh indah didengar janji-janji itu. Seolah menjadi penghibur sesaat bagi rakyat dan pemilih.

Tapi di penghujung jabatannya kerap para politisi itu berkelit dengan seribu alasan. Satu di antara sekian alasan itu adalah bahwa Indonesia itu negara besar. Mengurus negara ini tidak bisa dengan membolak-balikkan telapak tangan. Perlu waktu dan proses panjang, perlu kesabaran.

Salahkah? Tidak salah. Tapi itu bagian dari kelik politik akibat kebohongan-kebohongan yang pernah disampaikan dalam kampanye. Dan rata-rata politisi melakukan hal yang sama.

Benarlah kata seorang filusuf, Hannah Arendt, “tak seorang pun yang bisa menganggap politik bisa bertanggung jawab terhadap kebenaran. Maklum, politik bukan untuk mengungkap kenyataan, tetapi untuk mengubah kenyataan.

Semua fakta dibalik menjadi opini. Bahayanya, opini itu tidak lagi sebuah opini pribadi. Tapi diolah menjadi opini loyalitas. Akibatnya, opini itu menjadi opini posisi politik. Benar-salahnya ada pada Apakah “kamu pro kami atau melawan kami”.

Bahaya terbesarnya adalah kenyataan bahwa kebohongan politik ini melahirkan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak orisinal (palsu). Itulah yang kita lihat dalam berbagai kegiatan kampanye ketika massa turun ke lapangan karena didorong oleh kepentingan “keuangan yang maha kuasa”.

Semoga pilpres RI kali ini dijaga dari tendensi negatif dan destruktif seperti ini. Amin!

Udara Malang, 15 April 2919

* Putra bangsa di kota New York, AS)