Di Balik Pemicu Hutang Negara Meroket Tajam

Genap tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK pimpin Indonesia. Berdasarkan laporan para menteri, berbagai program dinilai berhasil dijalankan Jokowi. Salah satunya mengenai pembangunan insfrastruktur, yang disebut-sebut sebagai bukti sahih kesuksesan pemerintahan Jokowi.

Namun di balik gencarkan pembangunan infrastruktur ini justru memicu utang negara meroket tajam. Tercatat dalam 3 tahun Jokowi telah menyumbang utang negara mencapai Rp 1.261,52 Triliun.Dalam laporannya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (19/10) menyebut Jokowi telah menarik utang sangat besar selama tiga tahun terakhir. Dari total utang Rp 3.866,45 triliun hingga September 2017, naik sebanyak Rp 1.261,52 triliun.

Menko Perekonomian Darmin Nasution tak menampik bahwa pemerintahan Jokowi memang melakukan penarikan utang besar-besaran selama tiga tahun terakhir ini. Meski utang yang ditarik besar, namun Darmin Nasution mengaku tak mempermasalahkan, karena menurutnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yang dinilainya sebagai hal produktif.

Sebagaimana diketahui utang pemerintah per akhir September 2017 diambang tembus 4 ribu triliun, tepatnya Rp 3.866,45 triliun atau dalam sebulan naik mencapai Rp 40,66 triliun dibandingkan jumlah utang di Agustus 2017 sebesar Rp 3.825,79 triliun. Sejak awal masa kepemimpinan Jokowi kenaikan total utang pemerintah selama tiga tahun mencapai Rp 1.261,52 triliun, dari yang semula tahun 2014 hanya sebesar Rp 2.604,93 kini menjadi Rp 3.866,45 triliun.

Bukan Sekedar Neoliberalisme, Tapi Penjajahan Infrastruktur Mentereng, Rakyat Kerempeng

Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengungkapkan, kenaikan jumlah utang pemerintah saat ini terjadi karena adanya defisit anggaran. Tahun ini defisit diproyeksi 2,92% terhadap PDB. “Kalau defisit ya memang harus ada kenaikan,” kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (19/10).

Biang Keladi Itu Bernama Infrastruktur

Pemicu terbesar meroketnya utang Indonesia tak lain adalah pembangunan insfrastruktur, yang dinilai oleh beberapa pakar ekonomi sebagai biang keladi atas anomali ekonomi di Indonesia.

Pada 14 Mei 2017 lalu, China Development Bank (CDB) telah resmi menandatangani perjanjian pencairan dana utangan sebesar Rp 13,300 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Perjanjian itu, kata Menteri Luhut Binsar Pandjaitan (23/5) ditandangi langsung di Tiongkok. Yang ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jin Ping.

Dana pinjaman utang dari negara Komunis itu sebenarnya tidak hanya untuk mega proyek kereta cepat yang kerap ‘dijual’ dalam iklan Meikarta saja. Melainkan juga untuk pembangunan infrastruktur lain di sejumlah wilayah di Indonesia. Inilah yang mesti dicermati.

Meskipun rakyat Indonesia sangat membutuhkan infrastruktur tapi konteks ini, kedaulatan dan kemerdekaan mestinya tidak bisa ditukar dengan apapun. Pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, Meikarta, Reklamasi serta pembangunan kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara secara purchasing power bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Selengkapnya Sumber/FR/NN