kumparan
15 Mei 2018 16:35 WIB

Panggung Politik Militer

Politik mungkin sudah tidak asing ditelinga kita, banyak hal menarik yang bisa kita perbincangkan. Didalam dunia politik pasti ada perebutan jabatan didalamnya dan dalam meraih jabatan tersebut b pasti banyak yang harus dikorbankan seperti halnya anggota Militer yang harus pengsiun lebih dini dan menjadi warga sipil biasa supaya bisa mencalonkan diri sebagai anggota pemerintahan.
Kemudian ketika kita berbicara dengan politik maka akan ada hubungan atau keterkaitan diantaranya akan membahas masalah kekuasaaan untuk mencapai hak yang diinginkan,yang kedua kepentingan disini adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh kelompok politik,ketiga yaitu kebijakan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan biasanya dalam bnetuk perundang-undangan. Kemudian yang terakhir yaitu budaya politik sebagai orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik yang menyangkut nilai politik, oleh karena itu pemimpin pemerintah dan politik harus sejalan.
ADVERTISEMENT
Dalam sejarah militer di indonesia , militer merupakan salah satu kaum yang menonjol. Karena hampir selalu terlibat dalam agenda perubahan politik. Sesungguhnya militer terlibat dalam politik merupakan hal yang telah melekat sejak awal indonesia berdiri. Disain militer sendiri adalah sebagai kekuatan yang mandiri dan tidak tinggal diam terhadap persoalan politik, kemudian menjadikan militer sebagai kekuatan yang lebih stabil daripada partai politik. Namun hal ini lah yang menyebabkan kekaburan tugas-tugas antara sipil dan militer , peforma diranah politik dan perang. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya politik sebuah peperangan dengan adu strategi.
Namun di era demokrasi liberal saat ini banyak keterlibatan langsung militer dalam panggung politik, baik legislatif maupun eksekutif. Peran dan pengaruh militer di dalam politik memamng sangat dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan ketegangan kelas yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan. Dan dimasa sekarang kita menjumpai warga militer yang beralih menjadi waga sipil demi terjun ke dunia politik. Bagi mereka politik bukan dunia baru bagi mereka.
ADVERTISEMENT
Lalu bagaimana dengan hak bepolitik mereka, menurut pendapat saya yang terjadi di dalam masyarakat disini mempunyai dua pendapat yaitu pro dan kontra tentang masalah hak untuk berpolitik. Pendapat yang pertama jika militer ikut serta dalam berpolitik maka akan membahayakan dan menganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pendapat yang kedua, sudah saatnya warga militer mempunyai hak bersuara maupun berpolitik karena warga negara dalam hak dan kewajibannya tidak memandang kepada profesinaya.
Akan tetapi tugas utama dari militer merupakan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara
ADVERTISEMENT
Ketika kepemimpinan Presiden Soekarno sejak awal hingga akhir kepemimpinanya begitu sangat berhati-hati terhadap pihak militer sehingga beliau menggunakan parpol sebagai penyeimbang kekuatan dan pengaruh militer di dalam politik di masa demokrasi terpimpin. Beliau mengetahui betul sejatinya militer adalah organisasi pertahanan yang dipersenjatai oleh negara. Hakikatnya militer merupakan bahaya politik bagi negara, karena mereka yang memegang senjata selalu digoda untuk menyalahgunakannya.
Biasanya warga militer yang sudah berpensiun mereka mempunyai daya tarik yang lebih besar untuk berpolitik . Bagi para pensiunan jenderal, selama mereka masih bertugas pun telah bersinggungan dengan dunia politik. Sehingga dunia politik bukan dunia baru, bahkan mereka pernah ‘menikmati’ ketika masa Orde Baru.
Ketika pemilu 2014 para Jendral juga bertarung dalam kancah pemilu, generasi jenderal terakhir yang pernah berkuasa di masa Orde Baru. Sebuah era yang dilihat dari kacamata demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan otoritarian oleh militer, namun bagi sebagian orang lainnya menyisakan sebuah memori kejayaan. Hal inilah yang kemudian memotivasi mereka (para jenderal) untuk tetap di dalam kancah politik, dan bahwa kukuh mencalonkan diri sebagai presiden RI. Meskipun mereka tidak lagi mendapatkan porsi kekuasaan yang sama seperti dulu sebelum reformasi.
ADVERTISEMENT
Salah satu contohnya Partai hanura didirikan bertujuan untuk membawa Wiranto menjadi presiden, Partai Gerindra didirikan khusus untuk memuluskan jalan Prabowo menjadi presiden, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai mesin politik Soetiyoso, dan Partai Demokrat untuk jalan SBY yang akhirnya berhasil mengantarkannya menjadi presiden Indonesia dua kali periode.
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·