Hoax Rohingya Marak, Ini Kata Sekjen MDHW

Aksi teatrikal di demonstrasi bela Rohingya (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Informasi/berita palsu (hoax) terkait dengan krisis di kawasan Rakhine yang dialami etnis Rohingya harus direspon hati-hati oleh masyarakat Indonesia yang merupakan pengguna sosial media terbesar. Jangan sampai hoax tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menggalang kombatan atau memancing emosi masyarakat khususnya umat Islam untuk pergi berjihad ke kawasan yang kini tengah dilanda konflik tersebut.

Sekretaris Jenderal Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) Hery Haryanto Azumi menegaskan bahwa krisis kemanusiaan di Rakhine tidak bisa dilihat sebagai konflik beragama.

“Jangan biarkan kasus Rohingya dijadikan alat untuk penggalangan kombatan di Indonesia atas nama solidaritas agama,” tegasnya, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (3/9/2017).

Ia menambahkan, tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya jika dilihat sebagai persoalan agama, maka pandangan itu terlalu sempit. Hal itu bisa memicu sentimen keagamaan di kawasan lain sehingga terjadi konflik horizontal atas nama agama.

Beberapa foto yang tidak ada kaitannya dengan krisis kemanusiaan Rohingya yang kerap beredar di dunia maya adalah deretan mayat yang menghitam karena terbakar di sebuah lapangan terbuka. Yang terbaru, tepatnya 27 Agustus 2017, sebuah situs online yang alamat linknya menyebutkan kawasan Sumatera ini menayangkan foto tersebut sebagai headline pemberitaan yang berjudul “Licik, Sadis, Militer Myanmar Bakar Warga Sipil Rohingya saat Shalat Subuh.”

Padahal foto tersebut setelah ditelusuri menggunakan mesin pencari tidak terkait dengan Myanmar. Foto itu ternyata adalah korban dari peristiwa truk pengangkut bahan bakar yang terguling kemudian meledak di sebuah kawasan negara Demokratik Republik Kongo yang menewaskan lebih dari 200 orang. Foto ini pernah dibedah oleh situs www.hoaxbuster.id pada Mei 2016.

Situs tersebut membandingkan pemberitaan hoax dengan versi berita aslinya. Selain itu, kini juga mulai banyak beredar foto-foto yang menyebutkan bahwa mereka adalah milisi Taliban yang berangkat maupun tiba di kawasan Rakhine di sosial media.

“Hoax ini juga berbahaya. Sebaiknya kita memverifikasi benar tidaknya berita tersebut,” ujar Hery.

Kembali dia jelaskan, bahwa penyelesaian konflik di Rakhine, penggunaan soft power lebih disarankan ketimbang respon emosional. Toleransi keberagaman harus tetap dijaga. Jangan sampai adalagi konflik atas nama agama. Ini murni persoalan tanggungjawab kemanusiaan kita semua, ia menambahkan.

Hery yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia yang justru menurut dia sejak awal sudah tepat. Pemerintah telah menjadi primus inter pares – membuka diri untuk melakukan kontrol, atas upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine.

Foto: Dok. Jawa Pos.