Jumlah Kekerasan Anak dan Perempuan di Bojonegoro Turun

Konten Media Partner
18 Maret 2019 11:13 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jumlah Kekerasan Anak dan Perempuan di Bojonegoro Turun
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
DIKUKUHKAN : Bupati Anna Muawanah melantik Satgas Perempuan dan Anak di Pendapa Malwopati.
ADVERTISEMENT
SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia
Bojonegoro - Dinas  Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3A KB) Bojonegoro, Jawa Timur, mengklaim jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan di wilayahnya turun dalam setahun terakhir. Tahun 2017 lalu,  jumlahnya sebanyak 48 kasus, dan turun menjadi 26 kasus di tahun  2018.
"Sementara hingga Maret 2019 ini sebanyak 6 kasus," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencama, Adie Witjaksono, kepada KanalBojonegoro, Senin (18/3/2019) ,usai pengukuhan Satgas PPA di Pendopo Malowopati. 
Adie menjelaskan pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan agar jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayahnya menurun tiap tahunnya. Diantaranya melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala desa, sekolah dan komunitas remaja dan ibu-ibu.
ADVERTISEMENT
Sosialiasi juga dilaksanakan di ruang terbuka yang ramah perempuan dan anak dan instansi. 
"Kami berharap ada ruang laktasi bagi ibu-ibu yang sedang menyusui ataupun merawat anak terutama di tempat-tempat pelayanan umum," ujarnya
Menurut dia sekarang ini sangat minim ruang-ruang terbuka bagi anak dan perempuan. Anak-anak di tingkat dusun dan Kabupaten Bojonegoro sudah banyak terkena era gadget atau handphone (HP).  
"Kita berharap kepala desa memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengadakan ruang terbuka yang ramah perempuan dan anak agar kekerasan bisa dihindarkan," tandasnya.
Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pencegahan hari ini telah dilantik  1.600 Satgas terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan (PPA) berbasis dusun. Satgas ini sedang diproses untuk mendapatkan SK. 
ADVERTISEMENT
Satgas ini diwajibkan membawa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) agar nantinya dapat mengetahui secara jelas nama dan alamatnya. Kemudian dilanjutkan bimbingan teknis (Bimtek) untuk ibu-ibu Satgas PPA ini. 
"Mudah-mudahan dengan pengukuhan dan deklarasi Satgas PPA ini tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat dusun hingga kabupaten," pesan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah usai melantik Satgas PPA.(rien)