kumparan
KONTEN PUBLISHER
15 Februari 2020 19:22

TII : Pemerintahan Bupati Anna Alami Kemunduran Keterbukaan Informasi

Research Manager TII, Wawan Heru Suyatmiko.
SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia
ADVERTISEMENT
Surabaya - Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, agar menerapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang keterbukaan dokumen kontrak.
Selama 10 tahun kepemimpinan Bupati Suyoto periode 2008 hingga 2018, peraturan tersebut telah diterapkan. Hingga rezim (pemerintahan) berganti dijabat Bupati Anna Mu'awanah sekarang ini regulasi tersebut masih berlaku.
"Kami pernah melakukan audiensi di Bojonegoro akhir 2019 untuk me-review aturan-aturan yang diterapkan pemerintahan Bupati Anna," kata Research Manager TII, Wawan Heru Suyatmiko usai FGD di Hotel Novotel Surabaya, Jumat (14/2/2020) kemarin.
Dia mengungkapkan, hasil review itu, TII melihat adanya kemunduran dari semua aturan yang dijalankan rezim Bupati Anna sekarang ini. Seperti aturan keterbukaan pemerintah, keterbukaan kontrak, dan aturan lainnya.
ADVERTISEMENT
"Jadi banyak aturan-aturan yang diterapkan, justru mengalami kemunduran," tegasnya.
TII menilai, Pemerintahan Bupati Anna Mu'awanah mengalami kemunduran dalam pendekatan dengan masyarakat sipil sebagai implementasi keterbukaan informasi di Bojonegoro.
"Seharusnya, warisan masa lalu yang baik-baik itu diteruskan saja, perkara urusan politik harusnya lepas," saran Wawan.
Karena mau tidak mau sekarang ini, kata Wawan, yang harus dilayani adalah masyarakat. Sebab informasi merupakan hak masyarakat, terlebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro yang mencapai Rp7 triliun pada tahun 2019, dan berpotensi mengalami peningkatan seiring bertambahnya Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Migas).
"Apalagi, hak untuk mendapatkan informasi publik itu dijamin oleh undang-undang hak keterbukaan informasi. Artinya bahwa, kalau semangatnya malah menutup informasi ya berarti pemerintahan sekarang ini mengalami kemunduran," tegasnya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, masih berupaya dikonfirmasi terkait hal itu. Pesan pendek yang dikirimkan Suarabanyuurip.com belum ada balasan. (rien)
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan