Pencarian populer
USER STORY
14 Desember 2018 17:42 WIB
..
..

Mengembalikan Harkat Politik Kita

Ilustrasi Politik (Foto: Game of Thrones Facebook)

Rakyat berharap banyak pada demokrasi. Namun, harapan terhadap cara bernegara yang sudah kita pilih, akhir-akhir ini kian menghadapi tantangan berat. Masalah terbesar justru disebabkan oleh perilaku aktor utamanya: politisi. Jika tak diluruskan, bisa-bisa demokrasi kita memasuki tahap yang merusak diri sendiri.

Lima dari tujuh Pimpinan Lembaga Tertinggi Republik Indonesia terjerat kasus korupsi. Dua lembaga politik yang merupakan representasi rakyat tertinggi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ketuanya masuk penjara. Sudah setahun lebih, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, yang divonis mega korupsi KTP Elektronik, masih bolak-balik ke pengadilan khusus tipikor karena kasusnya ternyata terus beranak pinak.

Dalam 14 tahun terakhir, terutama sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri dan secara efektif menjalankan tugasnya, tak kurang dari 700 pejabat publik penyelenggara negara ditangkap dan dipenjara. Separuh dari mereka adalah para politisi, baik itu kepala daerah, anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, maupun DPD.

Wajah politik kita sedemikian buruk, sampai-sampai sejumlah jajak pendapat menyimpulkan bahwa DPR dan partai politik adalah dua lembaga yang paling tidak dipercaya rakyat. Melalui tulisannya di sebuah koran nasional beberapa waktu lalu, Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita mengingatkan: “Hari-hari ini, rakyat sedang menyayangkan proses demokrasi. Contohnya pemilihan umum legislatif dan pemilihan kepala daerah, yang sudah susah-susah diusahakan tapi ujung-ujungnya hanya menghasilkan politisi atau pemimpin rendah mutu, bahkan sering bermasalah”.

Prof. Ramlan Surbakti pada harian yang sama pernah menulis: “Di mata masyarakat, partai politik (Parpol) kini lebih dipersepsikan sebagai sumber ketimbang solusi bagi permasalahan bangsa. Tujuh belas tahun reformasi berlalu, tapi Parpol toh bergeming dalam mereformasi dirinya”.

Membaca sejarah jauh ke belakang, Dr. Mohammad Hatta pernah memberi peringatan yang keras terhadap kehidupan perpolitikan kita. Dalam pidatonya pada hari Alumni Universitas Indonesia, tanggal 11 Juni 1957, Bung Hatta membandingkan politik pada era perjuangan melawan kolonial dengan politik pada era kemerdekaan.

Apabila dahulu di masa pemerintahan kolonial orang berpikir panjang lebih dahulu sebelum memasuki gelanggang politik, di alam merdeka sekarang kini langkah itu mudah sekali. Dan alam demokrasi kita memberi keluasan pula kepada pendapat, bahwa politik dapat dikerjakan oleh segala orang yang berkepentingan dengan tiada pengetahuan yang cukup”.

Keadaan yang dilukiskan oleh Bung Hatta ini sungguh mirip dengan keadaan perpolitikan kita hari-hari ini.

Tentu saja kita harus menaruh catatan kaki, dengan bersyukur bahwa di berbagai daerah Pilkada masih menghasilkan sejumlah gubernur, wali kota, dan bupati yang berintegritas, mampu membuat terobosan, dan dicintai rakyatnya. Pun banyak individu anggota parlemen yang tetap mampu menjaga integritas dan kinerjanya di tengah suasana yang sama sekali tidak bersahabat.

Saya yakin, keprihatinan para tokoh bangsa itu dirasakan pula oleh banyak orang, sekurang-kurangnya kalangan terdidik. Ada persepsi bahwa oligarki dalam Parpol-lah penyebabnya. Sebuah paradoks: Parpol dibentuk sebagai kanal demokrasi tapi sikap pengelola dan tata cara pengelolaanya malah jauh dari suasana demokratis.

Dahulu berharkat

Merunut sejarahnya, politik Indonesia amat berharkat. Dahulu, politik adalah jalan untuk melayani dan mengabdi. Ketika itu, politik dihuni dan dihidupi oleh kaum cerdik-pandai, kelas terdidik yang kritis, dengan idealisme tinggi; mereka yang menempatkan kepentingan bangsanya di atas segalanya. Para pendiri bangsa kita, meskipun secara sosial lebih dekat dengan kaum penjajah itu (jadi mudah saja andai ingin hidup nyaman), ternyata lebih memilih jalan terjal perjuangan.

Harus diakui, sebagian dari para pendahulu kita yang cerdas-tercerahkan itu adalah produk dari Etische Politiek (Politik Etis) hasil desakan kaum sosialis, humanis, dan reformis liberal di Eropa. Sebagian lagi ada yang menuntut ilmunya di Belanda, negeri yang menjajah Indonesia. Politik Etis itu kelak justru melahirkan suatu “konsekuensi tak sengaja” (unintended consequence), yakni munculnya bibit-bibit nasionalisme modern.

Idealisme menjadi roh dari gerakan para founding fathers dalam mewujudkan pembundelan kekuatan bangsa dalam bingkai nation building. Melaluinya, terbitlah pikiran-pikiran terbaik dan bervisi besar. Dirumuskanlah ide-ide jernih yang jauh dari syahwat kekuasaan sesaat. Hasilnya adalah suatu desain kenegaraan yang dilahirkan universal dan tahan gempuran zaman.

Tengoklah rumusan Proklamasi, Pancasila, Preambule UUD 1945, hingga lirik 'Indonesia Raya'. Bacalah risalah perdebatan Jong-Jong di Sumpah Pemuda, atau risalah rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hingga Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Ikuti pidato-pidato mereka sejak masa kebangkitan, sumpah pemuda, revolusi, hingga pascarevolusi. Simak buah pikiran bernas dalam serangkaian pidato maupun buku Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, atau pergulatan pemikiran di antara murid-murid Tjokroaminoto.

Di sana, Anda akan menemukan pondasi sekaligus lampion pemandu, yang telah memberikan arah ke mana bangsa ini dikelola. Itulah wajah politik kita pada awal sejarah republik tercinta. Pertanyaannya sekarang, adakah gagasan dan idealisme sekelas itu?

Raib ke mana?

Idealisme hebat tak lagi terdengar. Ia seperti menjauh dari khazanah demokrasi dan perpolitikan kita. Tidak ada pikiran atau gagasan segar, besar, lagi visioner. Sulit mencari produk-produk politik yang fundamental dan monumental. Demokrasi kita hari ini lebih disesaki panorama uang, dan seperti berbanding terbalik dengan pemandangan di ruang-ruang sidang parlemen yang sering kosong. Kalaupun terisi, mutu sidang dan pembahasannya jauh dari berisi.

Demokrasi kita hari ini juga diwarnai oleh rendahnya produktivitas dan kualitas atas hasil kerja legislasi. Diskursus demokrasi dan perpolitikan kita bagaikan sirkus yang mempertontonkan akrobat para politisi fakir moral dan integritas.

Rakyat seperti kehilangan sosok beridealisme tinggi dan negarawan unggul. Seruan pengingat agar para anggota DPR mawas diri—bahkan beberapa kali disampaikan oleh sesama anggota DPR—bagaikan nyanyi sunyi, tak ada yang peduli. Seolah mereka hidup dalam tabung hampa, yang tidak diperhatikan oleh rakyat banyak.

Sudah cukup lama kita tidak mendengar para politisi membentangkan peta imajinasi Indonesia sebagai lahan potensial menorehkan harkat, martabat, dan wibawa. Yang tergelar justru bentangan kasus-kasus dan kejadian yang jika dibicarakan dalam keadaan tenang dan bertanya pada hati nurani, sesungguhnya memalukan. Peta Indonesia dari Sabang hingga Merauke dipenuhi aparat, kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur, hingga menteri yang menjadi pesakitan kasus korupsi.

Politik dan demokrasi kita tersedot dalam pusaran hebat yang, jika tidak segera dientaskan, akan makin membahayakan kehidupan republik. Demokrasi yang mahal menyebabkan hanya pemodal atau orang yang didukung pemodal kuat saja yang memiliki akses istimewa ke arena politik. Bukannya yang terbaik, kebanyakan yang berkiprah itu justru mereka yang, seperti kata Pak Ginanjar, “jauh di bawah standar, baik moral, kapasitas, maupun kompetensinya.”

Suasana pengap, bau amis korupsi, oligarkis, dan dikontrol sosok tertentu, tentu amat bertentangan dengan niatan dan esensi demokrasi itu sendiri. Keadaan yang sungguh serupa dengan yang dilukiskan Bung Hatta lebih dari enam dekade yang lalu: “Berpolitik tidak lagi diartikan melaksanakan tanggung jawab tentang kebaikan masyarakat, tetapi dipandang sebagai jalan untuk mencari keuntungan dan membagi-bagikan rejeki dan jabatan kepada golongan dan kawan-kawan sendiri”.

Mengembalikan Harkat

Keadaan ini tak boleh dibiarkan, dan tak mungkin dibiarkan. Sesuatu yang memburuk dengan cepat akan selalu ada mekanisme koreksi.

Idealnya adalah apabila ada kesadaran dari para pemimpin Parpol harus ada upaya sadar untuk mengembalikan harkat demokrasi kita pada cita-cita luhur dan pada pemilik aslinya, yakni rakyat Indonesia. Sekurang-kurangnya, ada tiga hal yang saling bertalian dan yang dapat dilakukan sebagai terobosan untuk mematangkan sekaligus menyehatkan demokrasi kita.

Pertama, perlu dipikirkan upaya untuk memutus rantai dominasi uang dan dominasi pemilik uang yang telah melemahkan sendi-sendi esensial demokrasi. Meminjam diksi almarhum WS Rendra: kembalikan “Daulat Tuanku” (pemodal) kepada “Daulat Rakyat”.

Caranya adalah dengan mencukupi kebutuhan partai politik (dalam batas-batas yang wajar, tentu saja) dengan dana publik melalui APBN. Mendanai partai politik dengan dana APBN akan membuka peluang bagi penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan partai politik, karena sudah barang tentu penggunaan dana itu akan mengharuskan dilakukannya audit secara komprehensif.

Dalam hal ini, kita patut menyambut baik usulan KPK agar pemerintah dapat menyiapkan regulasi dan alokasi APBN untuk mendanai partai politik, sekaligus memberikan rambu-rambu prioritas penggunaannya; termasuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibiayai. Mendanai partai politik dengan uang negara, di samping akan memaksa manajemen keuangan partai menjadi lebih akuntabel, juga akan memungkinkan masuknya kader-kader terbaik bangsa memasuki dunia politik tanpa hambatan pembiayaan.

Kedua, membuka proses rekrutmen bagi kader-kader terbaik putra-putri negeri yang tidak saja terdidik, tetapi juga memiliki idealisme kuat, memiliki jiwa kepemimpinan dan pengabdian yang menonjol. Dengan dicukupinya kebutuhan partai politik, maka kaum cerdik pandai dan orang-orang baik dapat memasuki kontestasi politik tanpa harus khawatir tentang pendanaan. Menghimpun “logistik” dengan cara transaksional dan dipertukarkan dengan pengaruh kekuasaan, terbukti sudah sering menjadi “killing field” bagi kader-kader terbaik bangsa yang memasuki dunia politik.

Ketiga, bila pembiayaan partai politik sudah ditanggung negara dan dengan demikian terbuka kesempatan bagi setiap warna negara yang memiliki minat, bakat, dan kapasitas memasuki dunia politik; maka dapatlah dilakukan suatu seleksi yang ketat didasari oleh kriteria-kriteria tertentu. Harus ada proses penyaringan yang cukup ketat karena menjadi politisi sejatinya adalah mengurus masyarakat, menjadi bagian dari pembuat kebijakan, membagi keadilan, dan bergelut dengan persoalan kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang rumit.

Jika hal-hal ini dapat dilakukan, maka akan tumbuh subur tunas-tunas idealisme karena suasana yang ada adalah suasana gerakan. Lingkaran setan yang mewarnai politik dan demokrasi kita yang mahal, oligarki, dan korup akan dapat diputus.

Dengan demikian, suasana pergerakan dapat dibangun kembali. Dengan itu pula, harkat demokrasi dan politik kita dapat dibangun kembali, menjadi politik yang didasari keluhuran. Politik sebagai jalan perjuangan, menolong rakyat mencari jalan keluar dari ketidakadilan, politik sebagai jalan untuk melayani; sebagaimana dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita.

--------

Jakarta, 14 Desember 2018

*) Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri (IHN); Caleg DPR RI Jateng 9, Partai Gerindra.

Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: web: