Bakar Ban Depan Pemkot Sukabumi, GMNI Anggap Rotasi 69 Pejabat Bermasalah

Konten Media Partner
13 Desember 2018 14:06 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bakar Ban Depan Pemkot Sukabumi, GMNI Anggap Rotasi 69 Pejabat Bermasalah
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Aksi bakar ban di depan Balai Kota dalam aksi unjuk rasa GMNI. | Sumber Foto:Garis Nurbogarullah.
ADVERTISEMENT
SUKABUMIUPDATE.com - Rotasi jabatan di lingkungan Pemkot Sukabumi menuai reaksi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). GMNI menganggap rotasi jabatan tersebut cacat hukum.
Hal tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi Jalan R Syamsudin, Kecamatan Cikole, Kamis (13/12/2018).
Pantauan sukabumiupdate.com, mahasiswa bergerak dari Lapang Merdeka dengan membawa bentangan spanduk bertuliskan" Rotasi Cacat Hukum". Kemudian berorasi di bundaran Tugu Adipura dan aksi dilanjutkan ke Balai Kota Sukabumi. Aksi sempat diwarnai bakar ban di depan gerbang Balai Kota.
Sekjen GMNI Sukabumi, Dasep Indra Witarsa menilai rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkot Sukabumi tidak melalui mekanisme dan prosedural.
"Rotasi dan mutasi oleh Fahmi sudah cacat hukum, karena rotasi dan mutasi bisa dilakukan apabila masa kepemimpinannya sudah melewati dari enam bulan. Sedangkan kepemimpinannya baru 103 hari, walaupun kita ketahui rotasi dan mutasi itu diajukan oleh PJ Wali Kota Sukabumi, Dady Iskandar tetapi tetap saja, hal itu harus ada surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat dan Mendagri, kata Dasep.
ADVERTISEMENT
Sedangkan per 3 Agustus, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan rekomendasikan ulang tentang rotasi dan mutasi.
"Kalaupun Fahmi berbicara sudah keluar (surat) Kemendagri, bagaimana surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat per 3 Agustus agar merekomendasi ulang rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Fahmi," tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menjelaskan aksi unjuk rasa tersebut sebagai ekpresi yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Dia merasa kalau mahasiswa ikut mengontrol dan peduli terhadap Kota Sukabumi.
"Bagus saya terima, dengan demikian kegiatan pemerintah daerah termonitor, apakah itu yang berhubungan dengan seratus hari kerja atau berhubungan dengan yang lainya," singkatnya usai menghadiri Peringatan Kesetiakawanan Sosial (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Gedung Juang, Kota Sukabumi.
ADVERTISEMENT