Aliansi Masyarakat Desa Desak Pemerintah Lanjutkan Proyek Jalan Arteri Mamuju

Konten Media Partner
25 November 2022 22:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Desa Menggugat mendatangi gedung DPRD Sulawesi Barat. Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Desa Menggugat mendatangi gedung DPRD Sulawesi Barat. Foto: Istimewa
ADVERTISEMENT
Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Desa Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (25/11/2022).
ADVERTISEMENT
Kedatangan mereka untuk menyuarakan tuntutan dan mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melanjutkan proyek pembangunan Jalan Arteri Mamuju tahap kedua yang sempat menuai polemik.
Salah seorang perwakilan massa, Amiruddin, menuturkan proyek pembangunan jalan Mamuju Arteri Ring Road (MARR) II merupakan janji Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Mamuju pada kampanye Pilpres 2019 lalu.
"Kami mendukung dan mendesak Pemprov Sulbar untuk segera melaksanakan proyek pembangunan strategis nasional di Sulbar, salah satunya MARR II," kata Amiruddin saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Sulbar.
Sementara Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Mamuju, Hartono, mengatakan pihaknya mendesak pembangunan Jalan Arteri Mamuju tahap kedua dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dia tidak ingin pembangunan proyek strategis nasional itu dibatalkan, apalagi anggarannya akan dikembalikan ke pemerintah pusat
ADVERTISEMENT
"Kami siap mendukung pembangunan MARR II ini, sangat disayangkan jika dibatalkan karena tidak mudah bagi Pemprov Sulawesi Barat mendapatkan anggaran hingga ratusan milliar dari pemerintah pusat," ujar Hartono.
Dia juga mempertanyakan adanya isu salah seorang anggota DPRD Sulawesi Barat yang berusaha menghalang-halangi pembangunan MARR II. Menurutnya, anggota dewan yang menolak pembangunan MARR II sama sekali tidak mewakili aspirasi masyarakat yang harusnya dia perjuangkan.
"Tolong jelaskan kepada kami, mengapa ada anggota dewan seperti itu, yang tidak berpihak kepada rakyat. Jangan sampai penolakannya itu demi kepentingannya sendiri," ketusnya.
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Halim mengatakan, hingga saat ini semua anggota dewan tidak ada yang menolak pembangunan MARR II. Dia menegaskan pihaknya mendukung penuh pembangunan proyek strategis nasional, apalagi Sulawesi Barat dengan kondisi APBD yang sangat minim
ADVERTISEMENT
"Percepatan pembangunan di daerah kita Sulawesi Barat ini harus kita dukung bersama. Kita sepemikiran, kita sama-sama membutuhkan pembangunan strategis nasional," ucap Halim.