Dilema Ekspor Sulbar: Tak Ada Kantor Bea Cukai, Bagi Hasil Dinikmati Daerah Lain

Pelepasan ekspor perdana 3.800 ton bungkil sawit ke Thailand melalui Pelabuhan Belang-belang, Mamuju. Foto: Pemprov Sulbar

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik menekankan pentingnya kehadiran kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai di daerah ini.

Akmal Malik mengungkapkan hal itu pada pelepasan ekspor perdana 3.800 ton bungkil sawit senilai Rp 8,4 miliar ke Thailand melalui Pelabuhan Belang-belang, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Rabu (11/1/2023).

"Sampai kapan Sulbar bisa mandiri potensi sumber daya alamnya. Sampai kapan kita selalu berkontribusi PDRB-nya dengan daerah tetangga. PDRB-nya Sulbar menyumbang pada PDRB-nya Parepare. Saya ingin menyampaikan inilah kondisi sekarang," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kemendagri ini.

Menurutnya, produk ekspor Sulawesi Barat masih tercatat di daerah lain. Sehingga Dana Bagi Hasil (DBH) Sulbar dari produk ekspor justru dinikmati daerah lain.

Hal itu secara tidak langsung berimbas pada pengembangan Pelabuhan Belang-belang.

"Sulbar berhak untuk mengeklaim produknya sendiri. Kasihan Sulbar, sampai kapan kami akan begini terus. Dipastikan DBH bukan ke Sulbar. Akhirnya apa, APBD kita tidak akan bergerak," ujarnya.

Akmal berharap hal ini menjadi perhatian betapa pentingnya kehadiran kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai di Sulawesi Barat.

Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Mamuju Agus Karyono mengatakan bungkil kelapa sawit merupakan limbah di tanah air namun memiliki nilai ekspor yang tinggi. Dia mendorong hilirisasi produk pertanian di Sulbar.

"Hilirisasi produk pertanian harus kita galakkan, apalagi pasca-pandemi. Salah satu upaya kami mendorong aktivitas ekspor di Sulbar," tandasnya.