Fahri Hamzah: Pemekaran Kabupaten Balanipa Menunggu Keputusan Jokowi

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, saat menghadiri Deklarasi Garbi Sulawesi Barat di Hotel Maleo, Mamuju, Senin (11/2). (Foto: IST)

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan pemekaran wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat menjadi Kabupaten Balanipa saat ini menunggu keputusan Presiden RI, Joko Widodo.

Menurutnya, DPR RI sudah melakukan pembahasan dan mendorong Balanipa masuk dalam prioritas daerah otonomi baru.

"Kami (DPR) telah mengupayakan Balanipa masuk dalam prioritas daerah otonomi baru agar terlepas dari kabupaten induknya, yakni Polewali Mandar. Hanya saja, Presiden tak berani melakukan pemekaran," kata Fahri, kepada sejumlah media di Mamuju, Senin (11/2) malam.

Dia menambahkan, salah satu pertimbangan Jokowi untuk menunda pemekaran daerah otonomi baru terkait anggaran keuangan. Padahal, kata Fahri, dengan luas Indonesia yang hampir sama dengan Amerika Serikat, sudah sewajarnya lebih banyak lagi pemekaran daerah otonomi baru.

"Indonesia memerlukan 50 provinsi, kenapa, karena luas kita itu dan penduduk kita itu hampir sama dengan Amerika. Amerika aja negara yang sudah maju terdidik, mereka bikin 50 state (negara bagian). Kita ini provinsi juga harus 50. Terlalu banyak yang harus dipisah sehingga lebih mandiri. Karena itulah ke depan masa depan kita adalah pemekaran. Pemekaran harus terus dibuka kembali," ujarnya.

(Anhar)