Gubernur: Angka Stunting di Sulbar Tertinggi Kedua Secara Nasional

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Foto: Dok. Humas Pemprov Sulbar

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, menyatakan angka stunting (kurang gizi kronis yang menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari tinggi badan anak secara normal) di Sulawesi Barat tertinggi kedua secara nasional dengan 40,38 persen.

Hal itu diungkapkan Ali Baal pada rapat koordinasi bersama Bupati se-Sulbar di Polewali Mandar (Polman), Kamis (8/4/2021).

"Data tersebut menunjukkan Sulbar tertinggi kedua secara nasional, sehingga sangat diperlukan kepedulian semua pihak dan kerja sama multisektor untuk melakukan penanganan masalah stunting, termasuk angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang cukup tinggi sangat penting juga menjadi perhatian untuk mengatasinya," kata dia.

Menurut Ali Baal, sejumlah program prioritas dan strategis yang akan disinergikan, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas provinsi dan kabupaten serta penguatan ekonomi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19.

Selain itu, Ali Baal menekankan sektor pembangunan manusia yang perlu mendapat perhatian. Selain persoalan stunting, masalah lain yang dihadapi yaitu banyaknya jumlah anak tidak sekolah di Sulbar yang mencapai 10,25 persen atau 32.000 anak.

"Upaya yang telah dilakukan Pemprov Sulbar menangani permasalah itu ialah meluncurkan portal ATS atau program tangani total Anak Tidak Sekolah, yang diharapkan mendapat dukungan para Bupati Se-Sulbar dalam bentuk komitmen kebijakan untuk menyukseskan program tersebut," ujarnya.

Sementara untuk jaminan kesehatan masyarakat, Ali Baal menyatakan Pemprov Sulbar memberi dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 16 miliar melalui BPJS.

"Untuk sasaran PBI atau Penerima Bantuan Iuran, sesuai data Pusdatin yang menjadi rujukan Pemprov Sulbar," jelasnya.

Dia mengungkapkan, bencana non-alam pandemi COVID-19 serta gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat sangat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM) serta berbagai capaian indikator lainnya.

"Kiranya semua OPD mampu mencapai target yang diinginkan. OPD harus fokus pada program prioritasnya saja, jangan terlalu banyak keinginan tapi tidak bisa terlaksana," pungkasnya.