Jalan di Mamasa Tak Kunjung Diperbaiki, Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Sulbar

Konten Media Partner
19 Oktober 2021 18:44 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Masyarakat Tandalanganan (Permata) berunjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Masyarakat Tandalanganan (Permata) berunjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Masyarakat Tandalanganan (Permata) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (19/10/2021).
ADVERTISEMENT
Aksi tersebut sebagai bentuk aspirasi mahasiswa terkait jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Tabone, Nosu, dan Pana di Kabupaten Mamasa tak kunjung diperbaiki.
"Sudah puluhan tahun warga di tiga kecamatan tersebut berjalan di atas kubangan lumpur. Kondisi jalan yang rusak parah membuat masyarakat mengeluh setiap harinya," kata koordinator aksi, Yosgi Wirantono.
Dalam aksinya, peserta unjuk rasa mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera memperbaiki jalan yang menghubungkan tiga kecamatan tersebut sebagaimana janji Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.
"Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulbar berjanji akan menuntaskan pembagunan Jalan Tabone, Nosu, dan Pana di tahun 2021, namun hingga saat ini sudah memasuki bulan Oktober 2021 tak kunjung diperbaiki. Maka hari ini kami datang menagih janji kepada pemerintah Sulbar," imbuh Yosgi.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, rusaknya jalan di penghubung di tiga kecamatan yang tak kunjung diperbaiki itu berimbas pada harga kebutuhan pokok yang tinggi di Nosu dan Pana.
"Harga gas elpiji, sembako, bensin semua mahal. Tak hanya itu, biaya transportasi ojek yang digunakan masyarakat juga tinggi. Dari Pana ke Nosu harga ojek 250 ribu rupiah dan dari Nosu ke Tabone 200 ribu rupiah itu sudah harga normal. Bisa dibayangkan penderitaan masyarakat Nosu dan Pana yang kebanyakan berprofesi sebagai petani harus menanggung biaya sebanyak itu," ungkapnya.
Hanya saja, tak ada pejabat Pemprov Sulawesi Barat yang menemui massa selama aksi unjuk rasa tersebut. Mereka berjanji akan melakukan aksi serupa bila tuntutan mereka tak direalisasikan dalam tahun ini.
ADVERTISEMENT