Kelompok Pemuda Segel RS Pratama Salutambung di Majene

Kelompok pemuda di Desa Salutambung menyegel RS Pratama karena mengeluhkan buruknya sanitasi lingkungan. Foto: Dok. Istimewa

Puluhan pemuda di Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, melakukan aksi penyegelan terhadap Rumah Sakit (RS) Pratama yang ada di daerah itu, Sabtu (4/9/2021).

Aksi tersebut sebagai bentuk protes karena mereka menilai pembangunan rumah sakit bertipe D itu melanggar ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Koordinator Aksi, Aco Nursyamsu, mengatakan bahwa aksi demo disertai penyegelan rumah sakit sebagai upaya kontrol masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Dia mengaku akan terus menyegel bangunan rumah sakit itu hingga adanya kepastian pengerjaan sanitasi di wilayah rumah sakit yang dibangun akhir tahun 2020 tersebut.

"Kami menuntut Pemda Majene melaksanakan kewajiban UKL-UPL. Apabila kewajiban tidak diindahkan dalam awal bulan September, maka masyarakat Salutambung meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar mencabut izin lingkungan RS Pratama sesuai dengan perundang-undangan," kata Aco Nursyamsu.

Massa aksi juga menolak wacana RS Pratama sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 karena dianggap berpotensi meresahkan masyarakat. Meski mendukung kehadiran RS Pratama untuk pelayanan kesehatan, massa mengeluhkan pengelolaan sanitasi lingkungan di kawasan rumah sakit yang dianggap buruk.

"Kami tersiksa kalau hujan, air masuk ke dalam rumah karena banjir sejak adanya gedung rumah sakit itu," kata Aco Lukman, salah satu warga yang bermukim tak jauh dari gedung RS Pratama Salutambung.

"Setelah RS Pratama dibangun, hanya beberapa jam hujan air mengalir sangat deras bersama lumpur bekas galian bukit pembangunan RS Pratama. Ini dikarenakan sanitasi pembuangan air dari RS Pratama menuju sungai tidak disediakan," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Majene dr Rahkmat Malik menyebutkan pembangunan RS Pratama Salutambung sudah melalui proses kajian UKL-UPL. Namun untuk sanitasi lingkungan belum dilakukan maksimal karena keterbatasan anggaran.

"Kalau di sana (RS Pratama) itu, bukan Amdal namanya tapi UPL, kita sudah lakukan itu, namun karena keterbatasan anggaran jadi drainasenya memang belum (dikerjakan)," kata Rakhmat.

Dia menambahkan pihaknya telah mengajukan anggaran untuk perbaikan drainase dan berharap dimasukkan di APBD Perubahan.

"Di (APBD) Perubahan ini kita sudah meminta ke pak bupati untuk penambahan anggaran, karena dana dari DAK kemarin itu lebih banyak untuk pematangan lahan, kita sudah lakukan upaya-upaya perbaikan secara maksimal," tandasnya.