Kembangkan Food Estate, Sulbar Butuh Fasilitas Penyimpanan di Setiap Kabupaten

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik. Foto: Dokumentasi Pemprov Sulbar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) saat ini tengah mengembangkan pembangunan kawasan holtikultura secara terpadu (food estate) seluas 200 hektare di setiap kabupaten.

Pengembangan food estate itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan, pengendalian inflasi serta proyeksi kebutuhan pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di masa mendatang.

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan, program food estate nantinya akan menghasilkan panen yang melimpah hingga ribuan ton komoditi hortikultura.

Karena itu, dia menilai dibutuhkan sebuah fasilitas penyimpanan (cold storage) untuk memperpanjang daya simpan komoditi.

"Kita membutuhkan fasilitas berupa cold storage yang lengkap beserta sarana dan prasarananya. Kalau kita punya cold storage di masing-masing daerah, maka komoditi bisa kita tahan lalu didistribusikan," kata Akmal Malik pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Graha Sandeq, Mamuju, Kamis (24/11/2022).

Dia menuturkan Sulawesi Barat termasuk daerah surplus beras. Kendati demikian, beras produksi daerah ini diambil oleh pemasok kebutuhan industri atau offtaker dari luar Sulbar dan kemudian dijadikan sebuah produk dagang dan didistribusikan kembali ke daerah ini.

"Kita memang menyadari ada persoalan rantai distribusi yang selama ini harus kita benahi kembali. Jadi biasanya produksi kita diambil oleh offtaker dari Sulawesi Selatan baru balik lagi ke sini. Saya katakan rantai distribusinya agak terlalu panjang," ujarnya.

Untuk itu, Akmal menyatakan pihaknya tengah mengajak beberapa offtaker untuk mengambil produksi beras petani lokal dan didistribusikan langsung di Sulawesi Barat.

Ke depan, dia tidak ingin produksi beras petani lokal diambil offtaker luar lalu dipasarkan kembali Sulawesi Barat.

"Namun persoalannya, pemetaan kebutuhan beras kita masih kecil-kecil dan banyak sekali. Ini yang akan kita coba benahi ke depan," kata dia.

"Pentingnya kita punya gudang, kalau kita punya gudang di masing-masing daerah saya pikir produksi-produksi yang ada di Polman dan Mamuju bisa kita tahan di lokasi, kita distribusikan untuk kebutuhan lokal dan sisanya kita bawa ke luar daerah," tambahnya.

Akmal menekankan, pentingnya kolaborasi semua pihak agar produksi beras lokal tidak semata-mata didominasi oleh offtaker dari luar. Dia juga menyadari bahwa saat ini banyak petani lokal yang mendapatkan modal awal dari offtaker luar agar produksi mereka tidak dijual ke offtaker lain.

"Tidak mudah memang karena faktanya banyak petani kita sudah mendapatkan modal awal dari offtaker. Tetapi bagi kita harus berusaha agar ada offtaker lokal yang berani membuat kebijakan yang berbeda," tandasnya. (*/adv)