Pemerintah Anggarkan Rp 856,8 M untuk Infrastruktur Pascagempa di Sulbar

Perbaikan RSUD Mamuju usai diguncang gempa 6,2 magnitudo. Foto: Awal Dion/SulbarKini

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi 6,2 magnitudo di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, yang terjadi pada Jumat, 15 Januari 2021 lalu.

Hingga kini, progres fisik kegiatan rehabilitasi sudah mencapai 54,53% dengan jumlah unit bangunan yang sudah diselesaikan sebanyak 52 gedung.

"Untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri. Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya, Sabtu (5/6/2021).

Menurut Basuki, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Sulawesi Barat pada pertengahan Januari 2021.

Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung yang terdampak bencana gempa yang terdiri 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 bangunan rumah susun serta 2 instalasi air minum.

Dari 96 bangunan, sebanyak 90 unit bangunan sudah dalam proses penanganan melalui mekanisme penanganan keadaan darurat menuju pemulihan. Sisanya sebanyak 6 unit bangunan akan ditangani secara reguler.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga akan menangani 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri, termasuk 10 sekolah negeri kategori rusak berat yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), setelah dilakukan relokasi objek DAK terlebih dahulu.

Juga terdapat 2 sekolah yang kemungkinan akan direlokasi dikarenakan lokasi eksistingnya dalam area selasar gempa dan penduduk sekitarnya sudah berpindah semua.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti, mengatakan, total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana gempa di Sulawesi Barat sebesar Rp 856,8 miliar.

"Kebutuhan ini dibagi ke dalam dua tahun anggaran yakni tahun 2021 sebesar Rp 400,9 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp 455,8 miliar," jelas Diana.

Untuk mempermudah rehabilitasi, pelaksanaan di lapangan dibagi menjadi 5 klaster penanganan. Kementerian PUPR menunjuk 5 kontraktor BUMN dan 4 konsultan BUMN untuk menangani setiap klaster penanganan.

Klaster satu dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya dengan manajemen konstruksi PT Virama Karya, klaster dua oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan manajemen konstruksi PT Indah Karya, dan klaster tiga oleh kontraktor PT Hutama Karya dan manajemen konstruksi PT Virama Karya.

Adapun klaster empat oleh kontraktor PT WIKA Gedung dengan manajemen konstruksi PT Indah Karya, dan klaster lima oleh kontraktor PT Adhi Karya dengan manajemen konstruksi PT Yodya Karya.