Pemprov Sulbar Siapkan Rp 2,5 M untuk Pembebasan Lahan Bandara Tampa Padang

Konten Media Partner
11 Juni 2021 19:20 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat, Rachmad. Foto: Awal Dion/SulbarKini
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat, Rachmad. Foto: Awal Dion/SulbarKini
ADVERTISEMENT
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Rachmad, mengungkapkan Pemprov Sulbar dalam waktu dekat akan melakukan pembayaran pembebasan lahan milik warga di Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju.
ADVERTISEMENT
"Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, lahan milik warga di bandara kami akan bayarkan. Tapi ingat, yang tidak punya masalah, dalam artian tidak tumpang tindih," kata Rachmad, Jumat (11/6/2021).
Menurut dia, dana yang disiapkan Pemprov Sulbar untuk membayar pembebasan lahan di Bandara Tampa Padang sekitar Rp 2,5 miliar.
"Yang jelas pindahan (data) dari Biro Tapem, itu yang kami selesaikan," ujar Rachmad.
Dia menambahkan, pembayaran pembebasan lahan dengan total Rp 2,5 miliar merupakan skala prioritas yang dibutuhkan bandara.
"Yang jelas Rp 2,5 miliar khusus akses jalan, karena itu yang dibutuhkan," imbuhnya.
Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Barat, Andi Muslim Fattah, mengapresiasi langkah Pemprov Sulbar yang akan melakukan pembayaran pembebasan lahan milik warga terkait perluasan di Bandara Tampa Padang.
ADVERTISEMENT
"Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyiapkan datanya dan skenario pembayaran yang tadinya kita perkirakan 10 tahun bisa di-press jadi 7 tahun. Itu yang menggembirakan kami sebagai wakil rakyat karena lebih cepat diselesaikan," ujar Muslim.
Dia mengingatkan, anggaran Rp 2,5 miliar yang dijanjikan untuk pembebasan lahan harus skala prioritas. Di antaranya lahan yang sudah ada bangunan namun belum dibayar, lahan yang segera didirikan bangunan serta lokasi yang dikhawatirkan membahayakan kepentingan masyarakat.
"Yang lain bisa nanti di-schedule sesuai kemampuan keuangan Pemprov Sulbar," pungkasnya.