Potensi Bencana di Sulbar Tinggi, Akmal Malik Minta Tingkatkan Kesiapsiagaan

Konten Media Partner
7 November 2022 10:31 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik saat membuka pelatihan early warning system di Markas Brimob Polda Sulbar. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sulbar
zoom-in-whitePerbesar
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik saat membuka pelatihan early warning system di Markas Brimob Polda Sulbar. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sulbar
ADVERTISEMENT
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik menekankan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana yang terjadi di daerah ini.
ADVERTISEMENT
Dia mengungkapkan, indeks risiko bencana di Sulawesi Barat selama tahun 2021 merupakan yang tertinggi di Indonesia dengan nilai 164,85 poin.
Hal itu, lanjut Akmal, menjadi gambaran daerah ini memiliki potensi bencana paling tinggi di seluruh Indonesia.
"Khusus di Sulawesi Barat, berdasarkan data indeks risiko bencana tahun 2021, mempunyai skor risiko yang paling tinggi yaitu 164,85 poin," ungkapnya saat membuka pelatihan Early Warning System se-Sulawesi di Markas Brimob Polda Sulbar, Senin (7/11/2022).
Akmal menyebutkan, salah satu bencana yang menarik atensinya yakni saat terjadi tanah longsor di wilayah Kabupaten Majene yang memutus akses Jalan Trans Sulawesi selama dua hari.
"Saya jujur kegiatan ini (pelatihan Early Warning System) diinspirasi kejadian beberapa waktu lalu yaitu bergesernya bukit di Desa Onang yang menutupi jalan lintas Sulawesi dan informasi pertama saya dapatkan dari Polda," kata dia.
ADVERTISEMENT
Akmal mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan bekerja sama sehingga tanah longsor tersebut dapat ditangani dengan cepat. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kemendagri ini meminta seluruh pihak berkolaborasi dalam meningkatkan kewaspadaan bencana.
"Kuncinya ada di kolaborasi, mohon hilangkan spirit yang mementingkan diri sendiri. Saya minta ketika ada kejadian bencana semua pihak bergerak, harus ada kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten dan instansi terkait," tandasnya. (adv)