Program Marasa, Cara Pemprov Sulbar Tanggulangi Kemiskinan

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar. Foto: Dok. Pemprov Sulbar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) terus bergerak untuk menanggulangi kemiskinan di daerah ini.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar mengatakan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

"Kemiskinan merupakan permasalahan hampir semua bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terintegrasi," ungkap Enny, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulbar Tahun 2021, Kamis (2/12/2021).

Menurut Enny, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sepanjang masa yang butuh penanganan khusus karena kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

"Proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan," ucapnya.

Enny menyampaikan, saat ini program-program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, baik melalui anggaran pusat di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.

"Berbagai program tersebut jika disinergikan bersama dan merujuk pada data kemiskinan yang valid, tentunya akan mempercepat menurunkan kemiskinan di Sulbar," tutur dia.

Enny menambahkan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar, yaitu program Marasa (Mandiri, Cerdas, dan Sehat).

Marasa adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan dengan berlandaskan 3 pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa.

"Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dan kota, serta desa dapat keluar dari status ketertinggalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan di desa," ujarnya.

Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, target kemiskinan yang ditargetkan melalui RPJMD Tahun 2017-2022 yakni diharapkan pada tahun 2022 angka kemiskinan bisa turun menjadi 10,25 persen.

"Hal ini tidak luput dari komitmen yang kuat agar bisa mencapai penurunan yang signifikan dari 11,29 persen menjadi 10,25 persen," ucapnya.

Junda menuturkan, penanggulangan kemiskinan melalui langkah-langkah nyata melalui upaya khusus yang komprehensif dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

"Progres permasalahan kemiskinan membutuhkan upaya bersama, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dunia usaha maupun masyarakat," jelasnya.

Junda menjelaskan, berdasarkan profil tenaga kerja Sulbar, angka pengangguran di Sulbar tergolong rendah.

"Menurut data terbaru, Sulbar berada pada posisi kedua pengangguran terendah di bawah Gorontalo. Namun sangat disayangkan angka pengangguran rendah ini tidak sejalan dengan angka kemiskinan yang ada di Sulbar," pungkasnya.