Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi PSK Bakal Dibangun di Majene

Rapat persiapan pembangunan fasilitas sosial berupa rumah sakit jiwa terintegrasi yang lokasinya disiapkan di Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Foto: Dok. Pemprov Sulbar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) akan membangun sejumlah fasilitas sosial, termasuk rumah sakit jiwa yang terintegrasi dengan sejumlah fasilitas lainnya.

Di antaranya pusat rehabilitasi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (napza), panti jompo, fasilitas untuk disabilitas, tunawisma, gelandangan dan pengemis hingga pusat rehabilitasi PSK.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Junda Maulana, mengatakan, pembangunan fasilitas sosial berupa rumah sakit jiwa tersebut juga akan disertai pembangunan Balai Latihan Ketenagakerjaan (BLK) untuk rehabilitasi pengguna napza yang masih kategori usia produktif.

"Setelah selesai masa rehabilitasinya, agar kemudian dibina untuk diberikan pelatihan keterampilan di BLK dan dipulangkan ke rumah untuk terjun berproduksi kembali di tengah-tengah masyarakat," kata Junda, Senin (26/7/2021).

Dia menyebutkan, pembangunan rumah sakit jiwa yang terintegrasi dengan fasilitas lainnya itu merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Budaya beberapa waktu lalu.

Pemprov Sulbar sudah menyiapkan lahan seluas 15 hektare di Desa Deking, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.

"Semoga pengusulan untuk pembangunan fasilitas sosial ini bisa direalisasikan oleh pusat, karena berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Dinas Kesehatan, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) parah yang masih dilakukan penanganan secara tradisional seperti dipasung itu ternyata cukup banyak di Sulbar sehingga memang pembangunan rumah sakit jiwa ini sangat penting," jelasnya.

Untuk beasiswa pendidikan dokter spesialis, Junda menyatakan, Pemprov Sulawesi Barat masih membutuhkan analisis data terkait jumlah dokter yang dibutuhkan di Sulbar untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Setelah tahap analisanya selesai, barulah pihaknya menyusun tahapan perencanaan untuk penyesuaian APBD guna mengetahui kemampuan anggaran untuk menyekolahkan dokter spesialis.

"Jadi semisal Sulbar hanya mampu menyekolahkan lima orang, sementara yang sangat dibutuhkan di provinsi kita itu 10 orang, sehingga kita akan meminta dukungan anggaran ke pusat untuk menutupi kekurangannya," tutur Junda.

"Jadi konsepnya itu nanti akan ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat, dengan catatan pendidikan sekolah dokter yang dibiayai oleh pemerintah pusat harus mengabdi di Sulbar," tandasnya.