Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sulbar Masih Rendah

Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris. Foto: Dok. Kominfo Pemprov Sulbar

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) 2018 untuk Sulawesi Barat dinilai masih rendah. Dari 12 provinsi yang berada di wilayah pengawasan III, Sulbar hanya memperoleh poin CC dengan nilai 56,84.

"Sulbar berada pada posisi terendah di antara 12 provinsi. Kita tidak bisa tinggal diam dengan kondisi tersebut, karena di dalamnya ada gambaran terkait pelaksanaan Sakip di Sulbar," ungkap Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III KemenPAN RB, Naptalina Sipayung, saat berkunjung ke Mamuju, Senin (22/4).

Menurutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi bisa terlaksana dengan cepat apabila didukung komitmen dari pimpinan dan didukung seluruh jajarannya.

"Ini yang harus diperbaiki," ujarnya, saat memberikan coaching clinic penerapan kebijakan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan zona integritas kepada aparatur lingkup Pemprov Sulbar.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Muhammad Idris, mengingatkan seluruh unit kerja di lingkup Pemprov Sulbar dan pemerintah kabupaten untuk berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi secara substansial.

"Reformasi birokrasi yang ingin kita wujudkan adalah yang substansial, bukan lagi prosedural yang hanya melakukan pemenuhan terhadap aspek administrasi," kata Idris, dalam rilisnya yang diterima Sulbar Kini, Senin (22/4).

Dia menambahkan, sistem pemerintahan di Sulawesi Barat saat ini masih banyak mendemonstrasikan cara kerja yang lebih banyak sisi seremonialnya.

Coaching clinic penerapan kebijakan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan zona integritas kepada aparatur lingkup Pemprov Sulbar. Foto: Dok. Kominfo Pemprov Sulbar

"Saya sudah mencatat ratusan praktek-praktek birokrasi yang memang harus diperbaiki. Kita masih mendemontsrasikan cara berpemerintahan yang masih banyak seremoninya. Ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Terkait pelaksanaan coaching clinic, Idris berharap kegiatan itu dapat memberikan solusi dalam upaya melakukan percepatan terhadap delapan area perubahan RB, yakni manajemen perubahan (mental aparatur), penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, tatalaksana, sistem manajemen SDM ASN dan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan pelayanan publik.

(Sapriadi)