Sulbar Zona Merah soal Layanan Publik, Biro Ortala Buka Klinik Layanan

Klinik Pembinaan Penyelenggara Layanan Publik, salah satu upaya Pemprov Sulbar keluar dari zona merah pelayanan publik. Foto: Dok. Kominfo Pemprov Sulbar

Penyelenggaraan pelayanan publik di Sulawesi Barat dianggap masih rendah. Dari penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, uji kepatuhan pelayanan publik di Sulbar pada 2018 meraih predikat rapor merah atau zona merah.

Hal tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, 2016 dan 2017, yang masih meraih predikat rapor kuning.

Untuk itu, sebagai upaya perbaikan pelayanan publik, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemprov Sulbar membuka Klinik Pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di kantor Biro Ortala, Senin (22/7).

Klinik ini dipersiapkan untuk mengakomodir segala permasalahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

"Pemprov Sulbar mendapat rapor merah terkait pelayanan publik. Inovasi (klinik pelayanan publik) ini merupakan salah satu upaya kami mengakomodir permasalahan dalam hal pelayanan publik sehingga ada akselerasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik di lingkup Pemprov Sulbar," kata Kasubag Pelayanan Publik Biro Ortala Pemprov Sulbar, Yusuf Anwar, Senin (22/7).

Menurutnya, selain membuka klinik pelayanan publik pihaknya juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal pelayanan publik.

Untuk langkah awal, tiga OPD akan menjadi prioritas untuk perbaikan pelayanan publik, yakni Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), RSUD Regional Sulbar, dan Samsat.

"Setelah tiga OPD ini, jangka panjang semua OPD utamanya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik akan dilakukan pembinaan sehingga target untuk keluar dari zona merah bisa terwujud," ujarnya.

[Sapriadi]