Wagub Sulbar: Warga Mengungsi Usai Gempa, Kasus COVID-19 Meningkat Drastis

Tenda-tenda pengungsi di sekitar Stadion Manakarra Mamuju. Foto: Awal Dion/SulbarKini

Sebulan lebih pascagempa 6,2 magnitudo yang mengguncang Mamuju dan Majene pada Jumat (15/1) dini hari, sebagian warga dua daerah tersebut masih bertahan di pengungsian.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar, menyebutkan kendala yang dihadapi Sulawesi Barat saat ini adalah penanganan pascagempa dan meningkatnya kasus COVID-19 secara drastis.

"Hingga saat ini, masih tersisa kurang lebih ada 17 ribu pengungsi yang ada di Kabupaten Mamuju, sementara di Kabupaten Majene masih ada sekitar lima ribuan, dengan demikian masih tersisa sekitar 22 ribuan pengungsi," kata Enny, Selasa (2/3).

Menurut dia, selain Mamuju dan Majene, beberapa desa juga terdampak gempa di Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, dan Mamuju Tengah. Permasalahan lainnya, adalah meningkatnya kasus positif COVID-19 di daerah itu.

Sebelum gempa, kasus positif COVID-19 di Sulbar sekitar 2 ribu dan melonjak mencapai 5 ribu kasus usai gempa.

"Kami agak kesulitan mendeteksi COVID-19 pada saat pascagempa ini. Ada beberapa permasalahan yang saya hadapi dan saya lihat sendiri di masyarakat bahwa pascagempa ini, di pengungsian kurangnya sosialisasi masalah COVID dan kami ingin melakukan pengetesan rapid antigen di beberapa pengungsian. Tetapi, begitu mereka tahu mau di-rapid mereka kosongkan semua pengungsian dan inilah yang terjadi," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Muhammad Idris, menyatakan saat ini masih ada tujuh titik pengungsian yang dikelola langsung Satgas Penanganan Gempa.

"Bukan hanya Mamuju dan Majene yang terdampak, tetapi di Mamasa juga ada kurang lebih 594 rumah yang terdampak dengan berbagai spesifikasinya berat, sedang, maupun ringan," ucapnya.

Asisten Deputi dan Manajemen Pasca Bencana dari Kementerian Koordinator PMK, Nelwan Harahap, menjelaskan dalam hal percepatan penanganan, ada dua hal penting yang harus dilakukan, yaitu perlu percepatan identifikasi, infrastruktur dan pemukiman yang rusak.

"Kita juga butuh proses untuk membangun rumah hunian tetap mereka, namun tidak dengan pembangunan hunian sementara walaupun nanti gantinya diberikan dalam bentuk dana tunggal," tandas Nelwa. (adv)