Laba Bank Sumut Tahun Buku 2018 Turun

MEDAN, SumutNews.com | Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa (LB) juga terungkap, laba Bank Sumut pada tahun buku 2018 tercatat Rp502,64 milyar, atau lebih rendah jika dibandingkan dengan 2017 akibat beberapa faktor seperti pengaruh kasus SNP Finance.

“Laba itu memang turun dibandingkan perolehan tahun 2017 sebesar Rp630,472 milyar, antara lain karena ada Rp148 milyar dana yang tertahan,” kata Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa (LB) Tahun Buku 2018 yang digelar di ruang rapat lantai 10, Kantor Pusat Bank Sumut, Jl Imam Bonjol Medan, Jum’at petang (12/4/2019).

Dari sisi permodalan, Bank Sumut mampu meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dari sebelumnya 15,85% menjadi 17,85%. Meski sudah meningkat, tetapi rasionya masih lebih rendah dibandingkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya yang sudah mencapai 22,80 persen. Ada pun, modal dasar Bank Sumut posisi Desember 2018 mencapai Rp3,7 trilyun.

Aset Bank Sumut sendiri mencapai Rp28,12 trilyun pada 2018, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Sumut pada 2018 sebesar Rp22,23 trilyun. Untuk total penyaluran dana kredit mencapai Rp21,76 trilyun dengan rasio Non Performing Loan (NPL) yang turun dari 4,38% pada akhir 2017 menjadi 3,88% di akhir tahun 2018.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa (LB) juga menetapkan Muchammad Budi Utomo secara definitif sebagai Direktur Utama PT Bank Sumut.

Gubsu mengatakan, Muchammad Budi Utomo merupakan satu-satunya calon yang diajukan sebagai Dirut Bank Sumut.

Penetapan jabatan Muchammad Budi Utomo itu dilakukan sesuai arahan OJK yang meminta segera ada Dirut definitif karena OJK tidak mengenal istilah Pelaksana Tugas (Plt).

“Dia (Muchammad Budi Utomo=red) diharapkan bisa meningkatkan kinerja Bank Sumut seperti meningkatkan laba yang pada tahun 2018 turun,” kata Edy.

Namun, penetapan Muchammad Budi Utomo sebagai Dirut tersebut masih menunggu hasil fit and proper test yang akan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Proses uji kepatutan dan kelayakan harus dilakukan karena sebelumnya ujian yang dilakukan Muchammad Budi Utomo hanya untuk jabatan sebagai Komisaris non independen.