Krisis Iklim Bukan Isu Luar Negeri: Mengapa Kita Masih Acuh?

Sumber: id.pngtree

Di Indonesia, kata "krisis" lebih sering kita asosiasikan dengan ekonomi, politik, atau kesehatan. Namun ada satu krisis yang semakin nyata, namun terus diabaikan: krisis iklim.

Saat suhu Jakarta menyentuh 37 derajat Celcius, saat banjir melanda kota-kota besar padahal baru hujan sebentar, atau ketika sawah gagal panen karena cuaca ekstrem semua itu bukan sekadar "cuaca buruk". Itu adalah manifestasi nyata dari perubahan iklim. Ini bukan isu "Barat" atau konferensi di luar negeri. Ini adalah soal dapur kita, air minum kita, dan masa depan anak-anak kita.

Kita Sudah Merasakan Dampaknya

Menurut data BMKG (2024), suhu permukaan di Indonesia mengalami tren peningkatan 0,03–0,05°C per tahun dalam dua dekade terakhir. Tidak heran jika 2023 disebut sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah Indonesia modern.

Namun, ironisnya, mayoritas masyarakat masih menganggap krisis iklim sebagai isu yang jauh baik secara geografis maupun emosional. Hasil survei Katadata Insight Center (2023) menunjukkan bahwa hanya 26% masyarakat Indonesia yang menyatakan sangat peduli terhadap isu iklim. Sisanya? Sibuk dengan isu politik, harga sembako, atau gosip artis TikTok.

Mengapa Kita Acuh?

Pertama, krisis iklim adalah isu yang "tidak kelihatan langsung" efeknya. Ia merayap perlahan tapi menghantam keras. Kedua, narasi tentang perubahan iklim seringkali dibungkus dengan istilah teknokratik yang membingungkan dan terkesan elit. Akibatnya, publik merasa ini bukan urusan mereka.

Ketiga, sebagian elite politik dan pengambil kebijakan juga kurang serius. Lihat saja, PLTU batubara masih jadi andalan, hutan tropis dibabat demi tambang nikel, dan kendaraan listrik dijadikan tameng "greenwashing" tanpa reformasi energi yang substansial.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Solusinya tidak tunggal, tapi bisa dimulai dari tiga hal: Solusinya tidak tunggal, tapi bisa dimulai dari tiga hal:

1. Transparansi dan Narasi yang Akrab

Edukasi soal iklim harus dibumikan. Bukan hanya di semina r akademik, tapi masuk ke kurikulum sekolah, konten kreator, sinetron, bahkan stand-up comedy.

2. Kebijakan Publik Berbasis Lingkungan

Pemerintah harus berani menyetop subsidi energi fosil, memperkuat insentif energi terbarukan, dan menindak perusahaan perusak lingkungan tanpa kompromi.

3. Partisipasi Warga

Kampanye diet emisi karbon, konsumsi lokal, hingga gerakan tanam pohon urban harus melibatkan komunitas, tokoh agama, dan generasi muda sebagai agen perubahan.

Kampanye diet emisi karbon, konsumsi lokal, hingga gerakan tanam pohon urban harus melibatkan komunitas, tokoh agama, dan generasi muda sebagai agen perubahan.

Krisis iklim bukan lagi isu masa depan. Ia sudah mengetuk pintu rumah kita. Pertanyaannya: masihkah kita terus berpura-pura tidak mendengarnya?

Tentang Penulis:

Dr. H. Suripto,. M.Ak adalah Dosen dan Peneliti bidang pembangunan berkelanjutan. Aktif menulis opini kebijakan publik dan perubahan iklim di berbagai media nasional.