Menimbang Gaya Kepemimpinan Prabowo di Era Demokrasi Buzzer

Presiden Prabowo Subianto menolak label otoriter./ Foto: Prod. AI

Dalam sejarah politik Indonesia, kepemimpinan sering menjadi cermin dari watak bangsa dan arah kekuasaan. Namun dalam praktiknya, menjadi pemimpin di negara demokrasi multipartai seperti Indonesia bukan perkara sederhana.

Di tengah derasnya arus opini di media sosial, para pemimpin menghadapi tantangan baru: bukan hanya bagaimana memimpin rakyat, melainkan juga bagaimana bertahan di tengah perang persepsi dan narasi buzzer. Di titik ini, publik mulai mempertanyakan: Seperti apakah bentuk kepemimpinan yang efektif bagi seorang kepala negara di era disrupsi informasi?

Kepemimpinan efektif, menurut Daniel Goleman—psikolog dan pakar kepemimpinan modern dari Harvard University—bukan semata soal karisma atau kekuasaan, melainkan kemampuan untuk menggerakkan orang lain melalui empati, kesadaran diri, dan kecerdasan emosional.

Ilustrasi kunci jadi pemimpin. Foto: Shutterstock

Dalam artikelnya di Harvard Business Review berjudul "What Makes a Leader?" (1998), Goleman menegaskan bahwa pemimpin efektif mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kerendahan hati—dua hal yang kini kerap dipertaruhkan di ruang publik digital. Di era ketika persepsi sering lebih kuat dari fakta, kualitas ini menjadi kunci agar pemimpin tidak tergelincir dalam jebakan populisme atau kultus individu.

Kepemimpinan di Tengah Demokrasi dan Perang Opini

Sistem demokrasi multipartai menuntut pemimpin untuk tidak hanya pandai mengelola kekuasaan, tetapi juga merawat legitimasi moral. Dalam situasi seperti ini, efective leadership berarti kemampuan mengorkestrasi keberagaman kepentingan menjadi harmoni kebijakan. Namun di era media sosial, setiap keputusan politik dapat tereduksi menjadi citra, sementara kinerja nyata sering tertimbun oleh suara buzzer yang membelah opini publik menjadi dua kubu ekstrem.

Dalam konteks ini, pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa dirinya terbuka terhadap kritik dan tidak merasa sebagai pemimpin otoriter menjadi menarik. Ucapannya di Markas Besar Polri, sebagaimana dilaporkan The Jakarta Post (31 Oktober 2025), menegaskan kesadaran bahwa kekuasaan di era digital tidak lagi bisa dikontrol hanya dengan instruksi.

Ilustrasi: Teknologi podcast bagian dari ekosistem digital. (Foto: Austin Distel , under the Unsplash license)

Ia menyadari pentingnya mendengar—bahkan dari mereka yang menentangnya. Dalam dunia di mana algoritma sering memperkuat ego, kesediaan seorang presiden untuk “mendengar kritik lewat podcast” menunjukkan bentuk kepemimpinan reflektif: pemimpin yang tidak menutup diri dari suara rakyat, bahkan yang paling sumbang.

Tiga Sikap Demokratis Prabowo

Pertama, keterbukaan terhadap kritik. Di negara dengan sejarah panjang kekuasaan yang cenderung hierarkis, sikap ini patut dicatat. Prabowo tidak menolak kritik sebagai ancaman, tetapi mengaku mencatat dan mempertimbangkannya. Ini menandai pergeseran dari pola kepemimpinan reaktif menuju pola reflektif—yang di dalam teori transformational leadership disebut sebagai intellectual stimulation, yaitu dorongan untuk terus belajar dari umpan balik.

Kedua, pengakuan terhadap peran publik sebagai pengawas kekuasaan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kritik dapat mencegah pemimpin jatuh ke dalam kesalahan. Ini merupakan bentuk kesadaran etis bahwa demokrasi bukan hanya tentang menang dalam pemilu, melainkan juga tentang menjaga transparansi dan akuntabilitas setelah berkuasa.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Republik Korea untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Foto: Instagram/ @sekretariat.kabinet

Ketiga, etos pelayanan yang bebas dari kebencian. Saat Prabowo mengatakan bahwa dalam melayani bangsa seseorang tidak boleh digerakkan oleh “resentment”, ia sebenarnya sedang mengembalikan politik pada akar etikanya: pelayanan. Ini sejalan dengan pandangan Max Weber dalam teorinya tentang legitimate authority di mana pemimpin memperoleh otoritas bukan dari kekuatan koersif, melainkan dari kepercayaan moral rakyatnya.

Namun, dalam bingkai sikap demokratis tersebut, tetap ada satu kritik konstruktif yang layak diajukan. Keterbukaan terhadap kritik perlu diimbangi dengan keberanian untuk menertibkan ekosistem digital yang kini dipenuhi oleh propaganda dan serangan buzzer.

Selama perang opini dibiarkan tanpa batas, nilai keterbukaan itu akan kehilangan maknanya karena ruang publik menjadi bising oleh suara bayaran yang memanipulasi persepsi. Di sinilah ujian sejati kepemimpinan demokratis—tidak sekadar menerima kritik, tetapi juga menciptakan ruang publik yang sehat untuk kritik itu sendiri.

Implikasi bagi Kemajuan Bangsa

Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberikan isyarat usai KTT ASEAN-Jepang ke-28, sebagai bagian dari KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025). Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS

Kepemimpinan yang efektif di era demokrasi digital membutuhkan sinergi antara ketegasan dan keterbukaan, antara kendali dan empati. Jika Prabowo mampu mempertahankan sikap reflektif dan menjadikannya fondasi kebijakan, Indonesia dapat bergerak menuju demokrasi yang lebih matang: di mana kekuasaan tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga dewasa secara moral.

Dalam konteks pembangunan nasional, gaya kepemimpinan semacam ini penting karena menciptakan iklim kepercayaan antara pemerintah dan warga. Ketika kritik diterima tanpa rasa takut, inovasi tumbuh; ketika suara berbeda dihargai, kolaborasi muncul. Sebaliknya, jika ruang publik terus diracuni oleh disinformasi dan fanatisme politik, demokrasi hanya akan menjadi panggung bagi retorika, bukan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Dengan demikian, pernyataan Prabowo yang menolak label otoriter bukan sekadar klarifikasi citra diri, melainkan refleksi atas tuntutan zaman. Di tengah turbulensi politik dan banjir informasi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga mampu mendengar; tidak hanya berkuasa, tetapi juga sadar akan batas kekuasaan. Di situlah, mungkin makna sejati dari kepemimpinan demokratis di abad ke-21.