kumparan
16 Apr 2019 10:28 WIB

Pemilu di Antara Pesta Rakyat dan 'Perang Puputan'

Ilustrasi Pemilu. Foto: Sabryna Putri Muviola/kumparan
Menempatkan pemilihan umum (Pemilu) sebagai pesta rakyat lima tahunan, tentu saja seolah berbanding terbalik dengan ketatnya persaingan politik, yang hampir memiliki kesan seperti 'perang'. Barangkali, terdapat pertanyaan yang sering terlontar oleh banyak pihak:
ADVERTISEMENT

Apakah suasana politik yang sedemikian tidak ramah, diakibatkan oleh kenyataan bahwa Pemilu hanya diikuti oleh dua kandidat yang berkontestasi dalam pemilihan presiden (Pilpres)?

Mungkin saja ada benarnya. Andai ada tiga atau empat kandidat politik yang terjun berkontestasi dalam Pilpres 2019, bisa jadi suasananya akan berbeda.
Penggambaran pesta rakyat dalam setiap Pemilu sepertinya kabur, seolah berubah menjadi 'perang puputan' yang harus rela mengorbankan diri, bahkan bila perlu nyawa menjadi taruhannya.
Barangkali, kita hampir tak pernah merasakan suasana pesta rakyat yang tidak gembira seperti Pemilu kali ini. Pemilu tentu saja 'menggembirakan' bagi sebagian pihak, misalnya bagi mereka yang menerima order jutaan spanduk, poster, percetakan, jasa pemasangan, iklan, serta memberikan kegembiraan tersendiri bagi para pebisnis musiman.
ADVERTISEMENT
Tidak hanya itu, triliunan rupiah bertebaran dalam bentuk amplop atau bantuan-bantuan sosial. Belum lagi 'salam tempel' yang diterima oleh sebagian orang yang dipandang sebagai tokoh masyarakat. Pesta ini seharusnya sangat menggembirakan, sebab selama lima tahun, banyak orang yang menunggu kebanjiran order dan menerima 'bingkisan politik' yang tanpa diduga-duga.
Di sisi lain, suasana Pemilu kali ini mungkin menjadi suatu ajang pertaruhan kekuasaan yang dilakukan dengan cara jungkir balik. Para kandidat secara ketat bersaing mempertontonkan kekuatan massa pendukung (people power), yang masing-masing 'disombongkan' melalui ajang kampanye terakhir di Gelora Bung Karno, Jakarta.
Dinding-dinding medsos penuh dengan kesombongan yang memilukan. Mempertontonkan 'unjuk rasa' masing-masing pendukung, yang tentu saja bukan merupakan gambaran utuh hasil perolehan suara. Mereka rata-rata sekadar menunjukkan simpatisannya kepada salah satu kandidat, dengan yel-yel, atribut, gestur, dan realitas simbolik dalam suasana kegembiraan sekaligus 'kesombongan'.
ilustrasi kegembiraan jelang pemilu Foto: Shutterstock
Pesta rakyat yang semestinya mampu membuat gembira banyak pihak, ternyata menyimpan bahaya 'laten' kecurigaan ideologi, agama, bahkan konflik, dan perpecahan. Tak ayal, para tokoh agama—dalam hal ini ulama—ikut memoles para kandidat supaya lebih agamis.
ADVERTISEMENT
Tidak saja berupa dukungan verbal dari para ulama selebritis, namun juga beredar penggalan-penggalan visual yang mempertontonkan drama-drama mistik-spiritual. Sampai-sampai, gambaran salah satu kandidat yang masuk ke dalam Kakbah di Makkah, seperti ikut menjadi 'pembenar' dalam rangkaian pesta rakyat. Seolah muncul pertanyaan, ini Pemilu atau tarekat?
Pertaruhan politik ternyata tak harus rasional, sebab masyarakat Indonesia masih sangat tradisional, sehingga polesan-polesan keagamaan berbau mistik dapat sedikit banyak menjadi ajang pembenaran tradisi politik. Lihat saja poster-poster yang bertebaran di medsos. Masing-masing kandidat diapit oleh tokoh-tokoh spiritual, di mana seolah-olah mereka didukung oleh para 'wali' yang siap mati-matian berebut kekuasaan politik.
Tak hanya itu, aroma surga dan neraka justru kental, yang sesekali disampaikan secara verbal oleh para 'ulama'. Seolah-olah kandidat yang didukungnya adalah pemegang kunci surga dan berhak menutup pintu neraka.
ADVERTISEMENT
Ajang pesta rakyat yang gembira, tentu saja tak sesuai dengan yang kita duga. Bagaimana tidak, banyak yang jungkir balik mati-matian mengubah pesta rakyat menjadi ajang 'perang puputan' seperti peristiwa di abad ke-18.
Para Raja Bali pada akhirnya ada yang meminta dukungan penjajah untuk saling serang dengan sesamanya, hanya karena haus kekuasaan. Para 'kafir londo' yang tergiur menduduki Bali, berkolaborasi dengan beberapa penguasa lokal, dengan beragam iming-iming privilage, sekalipun pada akhirnya kesepakatan itu banyak yang diingkari Belanda. Dewa Agung, Raja Bali yang terakhir, pada akhirnya menyerah dan membiarkan Belanda menduduki wilayah kekuasaannya.
Ilustrasi Perang Foto: Dok. IndoCropCircles
Perang Puputan tentu saja merupakan peristiwa heroik, di mana rakyat Bali rela mengorbankan nyawa mereka. Bahkan, dalam gambaran M.C Ricklefs, orang yang masih terluka terpaksa dibunuh demi harga diri, dalam upaya mempertahankan kekuasaan politik dari penjajah.
ADVERTISEMENT
Ratusan ribu korban bergelimpangan ditembus peluru-peluru yang berasal dari senapan Belanda. Mereka wafat demi mempertahankan harga dirinya. Gambaran Perang Puputan dengan semangat menggelora dan siap mati mempertahankan kekuasaan sampai titik darah penghabisan ini, seolah memiliki semangat yang kurang lebih sama dalam rangkaian Pemilu kali ini.
Memang, yang dimaksud bukan nyawa dalam realitas nyata ketika terjun ke medan perang yang dipertaruhkan, namun semangat mengorbankan nyawa jika ada kecurangan, kekalahan, atau hal apapun yang kemudian membuat kandidat dukungannya kalah dalam kontestasi, mungkin saja terjadi. Istilah-istilah 'perang' juga sempat dilontarkan oleh salah seorang elit pendukung salah satu kandidat.
Bahkan tak segan-segan, ia sendiri yang akan 'menggeruduk' lembaga berwenang pemilu jika diketahui ada indikasi-indikasi kecurangan politik yang dilakukan pesaingnya. Lalu, muncul lagi pertanyaan, ini pesta rakyat atau perang?
ADVERTISEMENT
Namun paling tidak, inilah gambaran fanatisme politik jelang pencoblosan, yang barangkali hampir tak pernah ditemukan dalam realitas pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia. Sekalipun Herbert Feith pernah mengungkap ada kekuatan semangat politik yang berbenturan dengan ideologi agama yang begitu kuat di Pemilu pertama 1955, namun kondisinya tak sekental dan sekeras pemilu sekarang ini.
Indonesia tentu saja tidak sedang berada pada masa euforia politik, seperti yang terjadi selepas terjungkalnya rezim Orde Baru. Tidak juga berada dalam kondisi tekanan politik atau agama, seperti yang kemudian melahirkan 'westernisasi' di Turki pada pertengahan abad ke-19. Kita tentu banyak yang bertanya-tanya, kekuatan apa gerangan yang sedang 'membelah' realitas sosial-politik di negeri ini?
Ilustrasi Politik Foto: Pixabay
Sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang sadar hukum dan melek politik, tentu kita bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak—terutama KPU—yang dengan jerih payahnya menyuguhkan alur demokratisasi yang sedemikian sulit ditengah tantangan dan suuzan politik yang kadang kelewatan.
ADVERTISEMENT
Sejauh ini, kita hanya kebanyakan berkomentar, mengkritik, nyinyir, atau bahkan menuduh. Padahal ketika kita diserahkan untuk mengurusi hal tetek-bengek pesta rakyat, belum tentu kuat. Kita yang hanya diarahkan untuk nyoblos saja menjadikan itu seolah-olah merupakan hal yang berat, sehingga berbagai nada negatif mendahului, bahkan jauh sebelum kemudahan nyoblos berlangsung.
Mari jadikan pesta rakyat ini sebagai ajang kegembiraan dalam berdemokrasi. Bukan sekadar tuduhan-tuduhan tak berdasar, apalagi menimbulkan suasana kesedihan yang dibuat-buat. Seolah-olah ketika salah satu kandidat yang terpilih, maka negeri ini hancur lebur atau dikuasai antek-antek asing, atau orang-orang yang tidak seiman dengan kita.
Politik itu rangkaian diin, dunya, daulah (agama atau ideologi, keduniaan, dan pergantian kekuasaan). Jadi biarkan politik menjadi 'alami', yang merujuk pada perputaran kekuasaan, siapa yang berhak berkuasa atas dasar pilihan rakyatnya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan