JOKOWI HARUSNYA BISA LEBIH TEGAS DARI BUNG KARNO SOAL PKI

*Jokowi Harusnya Bisa Lebih Tegas Dari Bung Karno Soal PKI*

Oleh : Taufiq Amrullah

Direktur Progress Indonesia

Jokowi sebagai presiden RI dengan segala sumber daya dan kewenangannya sebenarnya bisa lebih tegas dan kuat posisinya dalam menyikapi kebangkitan PKI. Hampir tak ada kekuatan konsolidasi saat ini yang mampu merongrong kekuasaan Jokowi. Berbeda dengan Presiden Soekarno yang kesulitan menjaga keseimbangan dan benturan ideologi di tahun 60an. Dengan sikap innocent Jokowi bisa membungkam pendukung PKI dan calon-calon penantangnya sekaligus. Jika lebih proaktif membaca situasi batin rakyat tanpa menunggu banyak protes, Jokowi selalu bisa selangkah di depan, karena yang dibutuhkan adalah dukungan mayoritas rakyat bukan pendukung komunisme di Indonesia.

Soekarno mengambil jalan tengah dan terlemah dengan menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunisme dalam satu ide besar menyatukan ideologi Bangsa, NASAKOM. Ironisnya, ide Soekarno ini malah jadi bumerang, tak ada satu kelompok ideologi pun yang puas dengan keputusan itu. PKI yang saat itu mendapat tempat yang dianggap terlalu dekat dengan Bung Karno justru merasa tidak puas. Soekarno berada dalam posisi lemah dan dilematis. Gonjang-ganjing makin meluas dan hoax bertebaran.

PKI menghembuskan isu Dewan Jenderal yang merencakan kudeta pemimpin besar revolusi presiden Soekarno, sambil menyiapkan Dewan Revolusi. Semua pimpinan TNI menolak isu itu. Ternyata justru PKI merencanakan mengambil jalan pintas dengan percobaan gerakan kudeta, memanfaatkan situasi sosial yang panas dan ketidakseimbangan informasi di TNI, juga kedekatan dengan presiden Soekarno. Menculik dan membunuh para Jenderal TNI dengan upaya fitnah Dewan Jenderal akan mengkudeta Soekarno. Pengkhianatan PKI dalam operasi Gerakan 30 September dapat digagalkan TNI. Dengan cepat keadaan dikuasai, RRI dan Pangkalan Halim. Tuhan masih sayang pada bangsa ini dengan kegagalan kudeta tersebut sehingga kita terhindar menjadi negara komunis.

Soekarno menyerahkan tanggung jawab pemulihan keamanan pasca kudeta gagal PKI kepada Soeharto. Soeharto memanfaatkan betul posisi tersebut untuk menumpas pemberontakan PKI. Soekarno yang telah melemah tak berkutik lagi, setelah MPR mempreteli kekuasaannya, Soekarno meninggalkan istana dan hidupnya berakhir suram. Tak sampai setahun setelah kegagalan kudeta PKI.

Pada kisah hidup Soekarno ini Jokowi perlu belajar. Tentang ketegasan memilih jalan, bukan menggabung-gabungkan yang tidak bisa bersatu, Agama dan Komunisme adalah dua napas ideologi yang tidak sejalan bahkan benturan. Kisah penyerangan pesantren-pesantren oleh PKI tahun 48 hingga 65 adalah kisah tragis memilukan. PKI pun dikejar dan dihabisi NU pasca kudeta gagal 65. Dari mana ide Nasakom bisa digabungkan? Sejarah kelam pemberontakan PKI tak boleh berulang ketiga kalinya di negeri ini. Pada Presiden Jokowi tumpuan harapan meredakan ketegangan dan amarah rakyat, terutama TNI dan ummat Islam yang banyak sebagai korban keganasan PKI. Jokowi harus bisa lebih tegas jika tidak punya beban sejarah dan nothing to lose dalam sikapnya.

Tapi Pak Jokowi sepertinya dijebak dalam pikiran masa lalu tentang PKI dan tuntutan pelurusan sejarah. Saling menggores luka lama. Sementara kita sedang menghadapi masa depan yang jauh lebih rumit. Utang yang terus bertambah terancam gagal bayar, daya beli menurun, serbuan produk asing, ketergantungan pangan, serangan obat terlarang, dan banyaknya serangan ekonomi ke negeri kita yang merugikan.

Pak Jokowi terlambat merespon isu kebangkitan PKI ini, sudah merambat kemana-mana dan memicu keresahan sosial. Polemik telah sampai ke tubuh institusi negara seperti TNI dan DPR. Malah dengan santai menyebut perlunya dibuat film G30S PKI dengan versi baru yang bisa ditonton generasi millenial. Menyikapinya terlalu sederhana padahal ini beban sejarah yang harus disikapi dengan serius dan penuh perhatian. Pak Jokowi punya kesempatan memanfaatkan isu ini bertindak tegas sambil mengklarifikasi isu negatif tentang diri dan posisinya terhadap PKI.

Maka sebelum jauh menjalar ke semua lapisan sosial. Pemimpin bangsa harus tampil dengan kebijaksanaan penuh untuk meredakan ketegangan, selanjutnya merefleksi sejarah 65 sebagai tragedi kemanusiaan yang menjadikan rakyat dan para pahlawan revolusi sebagai korban. Dan kembali menegaskan bahwa PKI dan ideologinya tetap terlarang di negeri ini. Jika Pak Jokowi berani seperti ini maka ketenangan rakyat akan kembali, bukankah itu yang diinginkan? Mendapatkan dukungan mayoritas rakyat Indonesia.

Jika Jokowi terperangkap pada cara Soekarno menyikapi PKI maka kerumitan dapat terjadi lagi. Ketegangan relasi ideologi kembali mencuat dan terbuka yang memicu keresahan dan konflik horisontal, dimana seharusnya sudah selesai dengan landasan Pancasila.

Bangsa yang berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial tidak mungkin mudah disusupi komunisme kalau penerapan dalam kehidupan sosial dilaksanakan seutuhnya. Dan jargon ini bisa menggentarkan komunis

"Saya Indonesia saya Pancasilais" bukan untuk menyerang ummat dan ulama.

**********